Aset Negara jadi Milik Pribadi, Pemkot dan BPN Kota Bogor Saling Lempar Tanggung Jawab

Ilustrasi Seripikat Hak Milik tanah (stock)
Ilustrasi Seripikat Hak Milik tanah (stock)

BOGOR (KM) – Polemik terkait munculnya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 1340/Menteng atas nama perorangan untuk sebidang tanah di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, yang merupakan aset milik negara, menimbulkan dugaan adanya mafia tanah.

Kemunculan sertifikat SHGB atas nama perorangan itu masih menjadi atensi khusus DPRD Kota Bogor. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Edi Darmawansyah mempertanyakan kejelasan jangka waktu berlakunya pemberian HPL aset Pemkot Bogor tersebut kepada PT. Triyosa Mustika yang disebut-sebut sebagai pengelola lahan tersebut.

Adapun Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Alma Wiranta tegas mengatakan bahwa lahan tersebut bukan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, melainkan aset milik Kementerian Kesehatan.

“Kita telusuri data dan segala halnya, lahan yang sudah dikeluarkan HGB atas nama pribadi tersebut bukan aset dari Pemkot Bogor. Namun itu merupakan aset dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI,” ungkap Alma ketika dikonfirmasi, Selasa 30/3.

Bahkan Alma “sangat meyakini” bahwa tidak ada aset Pemkot Bogor di wilayah tersebut, walau memang lokasinya di Kota Bogor.

Namun Alma membenarkan bahwa aset tersebut berhubungan dengan sebuah kerjasama Kemenkes RI dengan salah satu pengembang swasta.

“Jadi ada sebuah perjanjian dalam hal aset tersebut,” katanya.

Bahkan secara hukum, dijelaskan Alma, sudah ada pemeriksaan Inspektorat Kemenkes RI pada tahun 2021 ini. Berdasarkan pemeriksaan itu, disimpulkan tidak ada kaitan dengan pemerintah daerah Kota Bogor.

Sementara Kepala Seksi (Kasi) Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) BPN Kota Bogor Erna Riana dengan tegas mengatakan, berdasarkan data pihaknya, lahan tersebut merupakan aset Pemkot Bogor. “Berawal terbit Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemkot Bogor pada tahun 1990,” ungkap Erna kepada kupasmerdeka.com

Advertisement
, Rabu 31/3.

“Lalu adanya pelepasan hak pada 7 Januari 1992 dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kotamadya dengan nomor 539/SK.02.02/lim/1992jo, dengan berita acara tanggal 25 Mei 1993 dengan nomor 539.5/BA.03/pemb, seluas 234.710 meter persegi kepada PT. Triyosa Mustika,” tambah Erna.

Masih kata Erna, setelah itu menjadi Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) nomor 743 Menteng tahun 1993 atas nama PT. Triyosa Mustika.”

“Ya itu yang menjadi catatan BPN Kota Bogor awal mula aset Pemkot tersebut menjadi SHGB PT. Triyosa Mustika,” kata Erna.

Sementara ditanya perihal sanggahan Kabag Hukum dan HAM Sekda Kota Bogor bahwasanya tidak ada aset Pemkot Bogor dalam lahan tersebut, Erna menyatakan bahwa menurut rekam pihaknya, lahan itu jelas aset Pemkot. “Yang jelas itu aset Pemkot Bogor [bukan aset Kemenkes],” tegas Erna.

Lebih lanjut Erna mengatakan, untuk SHGB nomor 1340 atas nama Farida Rohadji atas dasar sebagian pecahan SHGB nomor 743 menjadi SHGB B1183 atas nama PT. Triyosa Mustika pada tahun 2002.

“Nah mengacu dari dasar itulah [SHGB B1183 atas nama PT. Triyosa Mustika] SHGB B 1340 seluas 852 meter persegi atas nama Farida Rohadji yang diberikan dari PT. Triyosa Mustika,” jelas Erna.

Intinya, lanjut Erna, “semua proses tidak ada masalah dalam pengajuan tanah atau lahan tersebut menjadi nama perorangan. Ya semua sesuai aturan dan proses yang sesuai,” tutup Erna.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: