Pengamat: “Tanpa Perbup, RDTR Perkotaan Parung Panjang Bisa Diambil Alih Oleh Pemerintah Pusat”

BOGOR (KM) – Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna angkat bicara mengenai RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Perkotaan Parung Panjang. Ia menegaskan melalui sambungan telepon kepada wartawan kupasmerdeka.com Kamis malam 25 Februari 2021 bahwa RDTR Perkotaan Parung Panjang itu akan mudah diintimidasi dan kewenangannya bisa diambil alih oleh Pemerintah Pusat jikalau tidak dibuatkan Perbup (Peraturan Bupati) Bogor.

“Pertama, RDTR Parung Panjang itu akan diambil alih oleh pusat jikalau tidak diperbupkan akibat dari UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Kedua, dilema bottleneck, RDTR akan mendapatkan persetujuan di pusat bisa jadi Keppres itu akan mandek karena lama prosesnya, karena lama pembahasannya, belum lagi digitalisasi dan sebagainya dan kita gak akan tahu bagaimana teknik pembahasan, teknik koordinasi, karena dalam satu kali rapat saja debatnya panjang banget, akhirnya berbulan-bulan gak selesai proses substantifnya. Jika urusannya kembali ke pusat, masalahnya bisa kembali ke pusat lagi, jadi daerah gak bisa apa-apa,” jelas Yayat Kamis malam 25/2.

Sebelumnya, pada 21 Februari 2021 lalu, Pemerintah telah resmi mengeluarkan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Sebanyak 45 PP dan 4 Perpres diunggah di JDIH Kementerian Sekretariat Negara.

Salah satu daftar turunan aturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Akibat dari peraturan tersebut berdampak kepada RDTR Perkotaan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang harus segera dibuatkan Peraturan Bupati agar bisa dikelola oleh Kabupaten Bogor, bukan oleh pemerintah pusat.

“Harus ada ruang partisipasi masyarakat, jadi masyarakat pribumi diberikan hak dalam RDTR Kota Parung Panjang, karena tata ruang itu bukan milik pengusaha,” desak Yayat.

Advertisement

Yayat juga menyarankan kepada pengusaha yang bergerak dalam RDTR Perkotaan Parung Panjang untuk mendengarkan aspirasi masyarakat karena hal ini terkait dengan hak-hak properti masyarakat di dalam penyusunan RDTR untuk skala prioritas dan dianggap sangat penting.

“RDTR itu dia menjadi panduan tentang zonasi peruntukan ruang, itu juga sudah lebih detail tapi bagi saya, saran saya, karena ini terkait dengan hak-hak properti masyarakat di dalam penyusunan RDTR untuk skala prioritas dan dianggap penting banget, tolonglah didengarkan aspirasi masyarakatnya. Kenapa itu penting? Justru untuk proyek-proyek nasional, supaya proyek-proyek nasional itu supaya bisa terus berjalan tanpa ada hambatan atau gangguan dari tata ruang, jadi paling penting RDTR itu bukan menghambat pembangunan tapi menciptakan harmoni dan akselerasi dengan kepentingan masyarakat,” saran Yayat.

Sementara itu, staf Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor R. Soebiantoro, Irfan, mengaku tidak tahu pasti ada berapa perusahaan yang bergerak dalam RDTR Perkotaan Parung Panjang karena kewenangannya dari Pemerintah Pusat atau Kementrian PUPR.

“Kalau yang PP 21 turunan dari Omnibus Law itu kan baru saja disahkan ya, kalau perusahaan tidak tahu pasti ada berapanya. Kalau disahkan belum pak karena masih dalam pembahasan-pembahasan terus dan penyesuaian dengan PP 21 yang baru,” tandas Irfan.

Hingga saat ini, Bupati Bogor, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, dan Kepala DPMPTSP Kabupaten Bogor masih enggan merespon permintaan keterangan dari kupasmerdeka.com terkait RDTR Perkotaan Parung Panjang.

Reporter: HSMY
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: