Puluhan Peternak Ayam di Pagaden Barat, Baru 1 yang Urus Izinnya

Kasi Trantib Kecamatan Pagaden Barat, Indra Sugriana (dok. KM)
Kasi Trantib Kecamatan Pagaden Barat, Indra Sugriana (dok. KM)

SUBANG (KM) – Dari sebanyak 32 pengusaha ternak ayam yang berada di wilayah Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, ternyata baru satu yang menyerahkan salinan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) ke pihak Kecamatan Pagaden Barat.

Kasi Trantib Kecamatan Pagaden Barat Indra Sugriyana kepada KM Selasa 5/1 kemarin menerangkan bahwa pihaknya pernah memberikan imbauan kepada para pengusaha ternak ayam yang berada di wilayah Kecamatan Pagaden Barat agar segera memberikan salinan DPLH. “Karena dokumen tersebut sangat penting untuk dokumen di kecamatan,” ungkapnya.

“Sementara yang baru menyerahkan dokumen tersebut baru satu pengusaha ternak ayam dari 32 pengusaha ternak ayam yang berada di wilayah Kecamatan Pagaden Barat, tapi mungkin ada yang menyusul untuk berikutnya,” tambah Indra.

Sementara itu, aktivis Subang mengklaim bahwa warga sekitar resah dengan keberadaan berbagai industri di wilayahnya yang tidak berizin.

“Perusahaan-perusahaan besar maupun kecil, seperti ternak ayam, garmen ataupun yang lain, sekarang warga masyarakat utamanya di wilayah Kecamatan Pagaden Barat sangat merasa resah, terlepas perusahaan tersebut diakui oleh Pemerintah Kabupaten Subang ataupun tidak. Padahal dari 32 perusahaan ternak ayam yang berada di Kecamatan Pagaden Barat sudah lama pada berdiri, masa baru satu perusahaan saja yang baru menyerahkan dokumen? Lalu kemana yang lainnya?” ungkap Ketua LSM GeRaM Subang Agus Gustia Yugana kepada KM Kamis 7/1.

Advertisement

“Yang jelas bukti nyata seperti infrastruktur, baik fisik maupun non fisik, seperti jalan desa, jembatan, saluran-saluran di sepanjang jalan yang dilalui dan sebagainya belum ditambah yang lebih berbahaya adalah polusi udara yang sangat mengganggu warga masyarakat sekitar yang berdekatan dengan perusahaan ternak ayam. Apalagi kalau sudah dipanen ayam tersebut suka banyak lalat yang masuk ke perkampungan warga masyarakat sekitar, dan dampak bau yang sangat menyengat dari perusahaan ternak,” ujarnya.

“Coba kita lihat katanya ada peraturan dari pemerintah, salah satunya kata pemerintah di mana kalau akan mendirikan perusahaan-perusahaan tidak boleh lokasi yang statusnya sawah teknis, tapi kenyataannya apa yang kita lihat, di status jalan provinsi saja banyak perusahaan-perusahaan yang berdekatan dengan kantor-kantor pemerintah Kabupaten Subang [yang berdiri di atas lahan persawahan],” papar Agus.

“Jadi ada apa antara Pemerintah Kabupaten Subang dengan perusahaan dimaksud? Mungkin hanya rumput yang bergoyanglah yang tahu,” tandasnya.

Reporter: Udin
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*