Komisi I DPRD Kota Bogor: “Masalah Pasar TU Sebabkan Kehilangan Potensi Bertahun-tahun”

Pasar TU Kota Bogor, Jalan Sholeh Iskandar, Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (dok. KM)
Pasar TU Kota Bogor, Jalan Sholeh Iskandar, Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (dok. KM)

BOGOR (KM) – Pengambilan aset Pasar Teknik Umum (Pasar TU) Kota Bogor seharusnya sejak lama dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dari PT. Galvindo Ampuh, dan segala penundaan menyebabkan kehilangan potensi penerimaan daerah. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Anita Prihapsari Mongan.

“Bayangkan sudah berapa belas tahun ini, seharusnya aset Pasar TU sudah diserahkan ke Pemkot Bogor, jika mengacu pada dokumen-dokumen perjanjian yang ada,” ungkap Anita saat dihubungi KM, Rabu 13/1.

“Ya ini sudah menjadi masalah yang berlarut lama, jelas ada lost potensi,” tambah Anita.

Anita juga mengatakan, “dulu waktu saya Ketua Komisi II, sempat memanggil pihak PT. Galvindo Ampuh untuk dapat mendengar keberatan mereka dalam hal menyerahkan aset Pasar TU.”

“Dan saat itu dengan kami (Komisi II) sudah jelas bahwa mereka (PT. Galvindo Ampuh) akan menyerahkan sesuai perjanjian, dengan catatan mereka tetap dalam melakukan penjualan kios sampai selesai,” jelas politisi Demokrat tersebut.

“Jadi saya pikir sudah selesai, tapi ternyata masih bermasalah, ini akan menjadi PR Komisi I DPRD Kota Bogor untuk menindaklanjutinya,” lanjutnya.

“Intinya Pemkot Bogor harus segera mengambil alih, sebab ini sudah menyebabkan lost

Advertisement
potensi selama bertahun-tahun.”

“Pemkot Bogor dalam hal ini bukan Perumda PPJ, tapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor. Ya Perumda PPJ baru dapat memiliki aset dan mengelolanya, jika sudah ada permintaan aset melalui Perda Penyertaan Modal Pemerintah (PMP),” tutup Anita.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor juga menyampaikan bahwa ada potensi besar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor ada di Pasar Teknik Umum (Pasar TU) Kota Bogor. Maka kepastian hukum dalam pengelolaannya harus jelas.

“Polemik panjang Pasar TU Kota Bogor harus segera diselesaikan, harus jelas kepastian hukumnya,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy.

“Ya adanya keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas pengelolaan Pasar TU Kemang Kota Bogor menjadi hak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus segera ditindaklanjuti.”

“Pasca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 320/PDT/2020/PT BDG tertanggal 27 Juli 2020, hak pengelolaan pasar Teknik Umum (TU) Kemang Kota Bogor tersebut, maka semua pihak terkait harus menindaklanjuti, agar supremasi hukumnya jelas,” tegas politisi Golkar tersebut.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*