Kejari Subang Diminta Tidak Tebang Pilih dalam Mengungkap Kasus Korupsi SPPD Fiktif

Wakil ketua I GM FKPPI Kabupaten Subang, Edi Setiawan (dok. KM)
Wakil ketua I GM FKPPI Kabupaten Subang, Edi Setiawan (dok. KM)

SUBANG (KM) – Wakil Ketua I Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (GM FKPPI) Kabupaten Subang Edi Setiawan mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Subang terkait keseriusannya dalam pengungkapan kasus SPPD fiktif.

Menurut Edi Setiawan, pihaknya sebagai warga Kabupaten Subang berharap Kejari tidak tebang pilih terhadap kelanjutan proses hukum penanganan kasus berikutnya.

Apalagi menurut Edi, Kajari Subang secara terbuka kepada awak media menyampaikan bahwa korupsi SPPD fiktif tersebut dilakukan secara bersama-sama dan masih ada tersangka lainya.

“Semua yang terlibat harus ditindak tanpa kecuali, ini penting dalam rangka penegakan hukum dan hak masyarakat Subang untuk memperoleh keadilan di mata hukum karena ini menyangkut uang rakyat,” tegas Edi.

“Kami akan memantau terus prosesnya dalam penanganan kasus SPPD fiktif Jilid dua dan apabila kami melihat adanya penyimpangan dalam penanganan kasus SPPD fiktif jilid dua, kami akan bergerak dan melaporkan ke Kejagung melalui Jamwas Satgas 53,” katanya.

Menurut Edi, dugaan SPPD fiktif DPRD bermula saat Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Subang pada tahun anggaran 2017 menganggarkan belanja perjalanan dinas luar daerah dengan total Rp8.640.905.000.

Dalam pelaksanaannya, terdapat penyimpangan dalam realisasi kegiatan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Sekwan DPRD Subang saat itu, Aminudin.

Adapun modus yang dilakukan oleh Aminudin, yang saat ini sudah dijadikan tersangka dan ditahan Kejari di Lapas Kelas II Subang sebagai tahanan titipan, adalah dengan memerintahkan staf untuk membuat kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak tertuang dalam hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Subang, yakni dengan cara membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan. “Padahal tidak dilaksanakan sama sekali,” ujar Edi.

Advertisement

Menurut Edi, dalam SPJ, adanya tanda tangan Pimpinan DPRD yang menurut para pimpinan DPRD tanda tangan tersebut dipalsukan, maka Kejari haus membuktikan dengan uji lab forensik di Mabes Polri.

“Karena dari hasil kroscek ke beberapa orang yang diduga kuat ikut terlibat dalam kasus SPPD fiktif bahwa beberapa Pimpinan DPRD selain menandatangani juga menerima sebagian uang,” tambahnya.

“Walaupun di hadapan Penyidik mereka mengaku tertipu dan kurang teliti tidak membaca itu telah terjadi artinya mereka terlibat secara langsung,” jelas Edi.

Kerugian negara berdasarkan hasil audit perhitungan negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat nomor SR-950/PW10/5/2020 tertanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp835.400.000.

Edi menambahkan pada saat itu, Aminudin selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) dengan komposisi pimpinan DPRD Subang diketuai oleh Beni Rudiono dari Fraksi PDIP bersama 3 Wakil Ketua, yakni Hendra Purnawan dari Fraksi Partai Golkar, Agus Masykur Rosadi dari Fraksi PKS dan Ahmad Rizal dari Fraksi Partai Demokrat

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Subang, Taliwondo, menegaskan bahwa dalam perkara SPPD fiktif DPRD ini, pihaknya baru menetapkan satu orang tersangka saja. Namun, sebut dia, perkara SPPD fiktif ini diduga dilakukan secara bersama-sama sehingga proses penyidikan masih terus berlangsung dan pihaknya mengindikasikan adanya kemungkinan penambahan tersangka lainnya.

“Tindak pidana korupsi dana perjalanan dinas fiktif tersebut dilaksanakan secara bersama-sama dan proses penyidikan masih terus berjalan, artinya dalam kasus ini masih ada calon tersangka lainnya,” pungkasnya.

Reporter: Udin
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: