Bantah Tuduhan Pungli, Perwakilan Korlas SDN Semplak 2 Kota Bogor: “Pengadu tidak bisa Bedakan Pungutan dan Sumbangan Sukarela”

BOGOR (KM) – Dugaan adanya pungutan liar (pungli) di SDN Semplak 2 Kota Bogor mendapat respon dari satuan tugas (Satgas) Saber Pungli Kota Bogor, yang turun tangan untuk menyelidiki laporan berulang tersebut. Merespon perkembangan itu, perwakilan Koordinator Kelas (Korlas) di sekolah dasar itu mengaku prihatin.

“Kami sebagai perwakilan Korlas SDN Semplak 2 Kota Bogor merasa prihatin atas dugaan adanya laporan pungutan yang dipatok minimal Rp200 ribu per siswa kepada orang tua murid
dari Kelas I sampai Kelas VI oleh pihak sekolah,” ujar rilis resmi yang diterima KM siang ini 16/1.

“Ya dalam hal ini guru saat pembagian rapor [dituduh melakukan pungli], yang diadukan oleh seseorang yang katanya orang tua siswa kepada rekan media Kupasmerdeka.com. Sampai detik ini pun kami belum tahu siapa orang tersebut,” ungkapnya.

Menurut Korlas yang tidak dinamakan dalam rilis tersebut, orang tua yang mengadu kemungkinan keliru antara pungutan dan sumbangan.

“Untuk itu kami memaklumi mungkin pengadu ini tidak bisa membedakan antara pungutan dan sumbangan,” tambah rilis tersebut.

Pernyataan itu juga memuat Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Pasal 1 ayat 4 tentang Pungutan Pendidikan. “Yang selanjutnya disebut dengan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua atau walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan,” kata Korlas dalam rilisnya.

Sementara, lanjutnya, dalam ayat 5 menyatakan bahwa “Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua atau walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.”

Advertisement

“Berdasarkan pengertian tersebut sudah jelas bahwa pihak sekolah tidak melakukan apa yang dimaksud oleh pelapor yaitu memungut, hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang guru, jangankan memungut apalagi sampai mematok, untuk memintapun kami enggan,” jelasnya.

Lebih lanjut dalam rilis mengatakan, pemberian yang diberikan oleh para orang tua sifatnya “hanya sebagai tali kasih orang tua kepada guru yang telah mendidik anak-anaknya.”

“Sumbangan sukarela yang diberikan oleh kami itu adalah inisisiatif kami, sumbangan itupun kami gunakan untuk keperluan masing-masing kelas kami dan perlu digarisbawahi, kami tidak pernah menagih, memaksa apalagi sampai mematok, melaporkan yang tidak memberikan atau mengucilkannya, semua anak-anak yang sekolah di sini mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dari gurunya,” sambungnya.

“Jadi demikian klarifikasi dari kami selaku Korlas juga perwakilan orang tua siswa kelas I sampai dengan VI dan sebagai catatan, berita ini muncul tanggal 23 Desember 2020, kemungkinan bercerita ke rekan media tanggal 22 sementara sekolah mengadakan pembagian rapor pada tanggal 24 Desember 2020 ini pun atas permintaan orang tua dengan kewajiban menjaga protokol kesehatan.”

“Semoga hal ini dapat memberikan penjelasan kepada semua pihak yang peduli akan dunia pendidikan, semoga dunia pendidikan di Indonesia semakin maju, mari kita bersama-sama mewujudkannya, terutama kita selaku orang tua siswa karena bohong besar jika sekolah ingin maju dan kualitas pendidikan ingin bagus tanpa peran dari kita selaku orang tua siswa,” tutup rilis tersebut.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: