Akui Potensi Polemik, Disparbud Kota Bogor: “Penyaluran Dana Hibah Pariwisata dari Pemerintah Pusat Sangat Mepet”

Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor (stock)
Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor (stock)

BOGOR (KM) – Menyusul munculnya kontroversi terkait penerima Dana Hibah Pariwisata di Kota Bogor, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan (Kadisbudpar) Kota Bogor Atep Budiman menyampaikan, regulasi dan ketentuan sudah ditetapkan dari pemerintah pusat.

“Dengan kondisi nasional saat ini, Dana Hibah Pariwisata untuk hotel dan restoran dengan regulasi yang saklek, dengan ketentuan-ketentuan karakteristik yang sudah diatur dari pemerintah pusat,” ungkap Atep saat ditemui kupasmerdeka.com, Senin 4/1.

“Ya saya tidak kaget juga, muncul polemik para penerima hibah restoran ini sudah terprediksi, karena kita menjalankan sesuai dengan regulasi dan persyaratan yang diterapkan bagi penerima sesuai dengan ketentuan dari pusat,” tambah Atep.

Atep juga mengatakan, dengan regulasi dan aturan yang diterapkan, berdampak dengan tidak terserap keseluruhan secara maksimal dari Hibah Pariwisata tersebut.

“Ya Kota Bogor sekitar Rp22 miliar yang terserap, hanya sekitar 45% saja,” ujar Atep.

Atep mengakui Hibah Pariwisata yang diberikan pemerintah pusat di akhir tahun “sangat mepet” waktunya dalam merumuskan penyalurannya.

Advertisement

“Ya program sangat sangat mendesak di akhir tahun, tapi ini amanah semaksimal mungkin kami (Disparbud) salurkan,” kata Atep.

Ke depan, lanjut Atep, jika memang ada lagi program hibah di tahun 2021, pihaknya berharap “lebih berskema adaptif, lebih presentatif, lebih akomodatif dan lebih berkeadilan bagi para pelaku sektor ini.”

“Hibah tahun 2020 yang diterima 48 hotel dan 32 restoran dengan nilai yang variatif. Dasar yang menjadi acuan aturan penerima hibah adalah kontribusi setoran pajak pada tahun 2019 bagi Kota Bogor,” pungkas Atep.

Diketahui Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerima Dana Hibah Pariwisata tahun 2020 yang merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna membantu Pemerintah Daerah (Pemda) serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami penurunan serta gangguan finansial akibat pandemi covid-19, sehingga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*