Tolak Kenaikan Pendapatan Anggota Dewan, DPW PSI Instruksikan Fraksi di DPRD DKI Tak Hadiri Rapat Paripurna Persetujuan APBD 2021

Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar (dok. Hari Setiawan Muhammad Yasin/KM)
Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar (dok. Hari Setiawan Muhammad Yasin/KM)

JAKARTA (KM) – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas INDONESIA (PSI) DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, menginstruksikan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI untuk tidak menghadiri Rapat Paripurna Persetujuan APBD 2021 yang diselenggarakan hari Senin 7/12 di Gedung DPRD Kebon Sirih. Sikap tersebut adalah wujud protes PSI terhadap simpang siurnya isi rincian anggaran APBD, termasuk RKT, yang akan disahkan.

Sebelumnya, Michael melalui konferensi pers yang dilakukan hari Minggu (6/12/2020) secara daring di aplikasi Zoom telah meminta agar DPRD menunda Rapat Paripurna sampai sudah terang benderang bagaimana nasib usulan kenaikan RKT yang ramai dibicarakan publik akhir-akhir ini. Bagi Michael, ketidakhadiran PSI dalam rapat adalah wujud mencegah terpenuhinya kuorum rapat yang menyetujui pengesahan APBD yang ada.

“Kami dari pihak DPW PSI mempertanyakan bagaimana mungkin anggota-anggota DPRD dari Fraksi kami menghadiri rapat yang rinciannya sendiri belum bisa dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada publik,” kata Michael.

Michael menjelaskan bahwa seharusnya pembahasan anggaran dilakukan dengan seksama dan seluruh rincian data sampai tingkat komponen tersedia kepada publik sebelum Rapat Paripurna mengesahkan APBD tersebut. Jika itu tidak dipenuhi, publik tidak mengetahui apa yang sebenarnya disepakati di dalam Rapat Paripurna tersebut.

“Jangan sampai DPRD dan Gubernur menandatangani dokumen yang isinya tidak banyak diketahui orang. Bahkan, jangan-jangan tidak semua anggota DPRD yang hadir pun mengetahui apa-apa saja yang tertuang dalam dokumen yang ditandatangani di Rapat Paripurna itu,” tambah Michael.

Advertisement

PSI menilai publik punya hak untuk mendapatkan kepastian, uang rakyat akan dialokasikan untuk apa saja. Informasi itu biasanya sudah ditampilkan di website apbd.jakarta.go.id. Namun, sejak transisi ke sistem “Smart Budgeting”, rincian itu masih juga belum bisa diakses publik.

Pengalaman pembahasan APBD selama ini, baik di tahun lalu di mana ditemukan usulan pengadaan lem aibon senilai 80 miliar rupiah lebih dan juga di tahun ini di mana terdapat usulan kenaikan RKT senilai 888 miliar rupiah, seharusnya menjadi momen pembenahan proses penganggaran di Jakarta.

“Kami tegas menolak kenaikan RKT, dan suara dari publik juga sudah sangat tegas soal itu. Kami berharap hasil-hasil rapat pembahasan anggaran dibuka ke publik secara rinci. Bahkan, bukan hanya RKT tapi seluruhnya, demi transparansi dan partisipasi publik,” kata Michael.

Michael mengapresiasi aspirasi publik yang sudah disampaikan oleh berbagai unsur masyarakat baik di media sosial dan juga secara nyata melalui diskusi-diskusi dan aksi-aksi publik. Bagi PSI, partisipasi seperti ini adalah proses yang diperlukan dalam mengawal demokrasi Jakarta.

“Demokrasi kita harus naik kelas, PSI mengapresiasi partisipasi publik. Kami harap pembahasan anggaran di tahun depan akan lebih berkualitas lagi, lebih bertanggung jawab, transparan, dan juga partisipatif,” tutup Michael.

Reporter: HSMY
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: