Pekerjakan Warga Luar Desa untuk Proyek PKT ADD, Kades Simpang Empat Langgar Permendes

Pekerjaan PKT di sekitar Kantor Desa Simpang Empat, Kabupaten Asahan (dok. KM)
Pekerjaan PKT di sekitar Kantor Desa Simpang Empat, Kabupaten Asahan (dok. KM)

ASAHAN (KM) – Kepala Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, diduga telah mengangkangi Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 15 tahun 2020 dengan memperkerjakan masyarakat luar Desa Simpang Empat untuk pembangunan pagar, tempat parkir, dan plat duiker di kantor desa yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020.

Pembangunan tersebut dinilai telah mengabaikan keberadaan masyarakat setempat yang pada prinsipnya harus disertakan dalam pemberdayaan padat karya tunai desa dalam meningkatan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19.

Surat Edaran Kemendes PDTT No. 15 Tahun 2020 menyebutkan bahwa kepala desa harus memproritaskan untuk memberdayakan anggota keluarga miskin, setengah pengangguran, pengangguran dan masyarakat marginal dalam meningkatkan taraf dan pemulihan ekonomi mereka di masa pandemi covid-19 yang berkaitan dengan kebijakan Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2020.

Adapun pengerjaan sejumlah bangunan di sekitar Kantor Desa Simpang Empat diperkirakan sudah mencapai 60%.

Salah seorang pekerja saat dimintai keterangan oleh KM membenarkan bahwa para pekerja semua bukan merupakan warga Desa Simpang Empat, melainkan warga Desa Si Umbut-Umbut yang beda kecamatan, kendati pekerjaan ini diborongkan oleh salah seorang pemborong masyarakat setempat.

Advertisement

“Kami yang satu kelompok pekerja ini semuanya bukan warga Desa Simpang Empat, melainkan warga daerah Si Umbut-Umbut Kecamatan Kota Kisaran Timur. Kami dipanggil oleh pemborong untuk mengerjakan proyek desa ini dan pemborongnya warga desa setempat,” tuturnya.

Sementara itu, Kades Simpang Empat Yafit Ham saat dikonfirmasi di Kantor Desa pada Rabu 23/12 mengakui memang ada yang dipekerjakan orang luar Desa Simpang Empat.

“Orangnya campur, tidak semua masyarakat Desa Simpang Empat, sebagian dari luar Desa pekerjanya. Kita tidak bisa umumkan woy-woy sampai terlalu jauh karena kita terbatas, mau kerja-kerja kita akan terima. Contohnya ada yang minta dari Dusun XV dan XVII ya saya terima kerja-kerja,” ungkapnya.

“Bagi saya tidak masalah mau orang manapun yang masuk untuk bekerja. Yang penting dia mau kerja ya kerja, walaupun begitu tetap ada masyarakat setempat,” tambahnya.

Sementara itu Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Darman, saat dikonfirmasi oleh Kupas Merdeka melalui WhatsApp pada Kamis 24/12 perihal dugaan pelanggaran peraturan ini, enggan untuk menanggapi.

Reporter: Rian
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: