Akademisi Kecam Sikap Kades Simpang Empat Asahan yang Lepas Tanggung Jawab

Tokoh Masyarakat Desa Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Budi Satra Panjaitan (dok. KM)
Tokoh Masyarakat Desa Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Budi Satra Panjaitan (dok. KM)

ASAHAN (KM) – Sikap Kepala Desa Simpang Empat, Asahan, yang mengaku bahwa rusaknya kondisi jalan di Dusun XVIII karena tidak diperbaiki di masa pemerintahan Bupati Asahan Buya Taufan menuai protes keras dari tokoh masyarakat Asahan Budi Sastra, yang menilai bahwa sang Kades tidak paham dengan tugasnya sendiri.

“Yafit Ham selaku Kades tidak paham dengan tugasnya sendiri dan perlu belajar tentang bagaimana cara menata serta mengelola desa agar maju dan berkembang,” ujar Budi kepada KM Senin 14/12 di kediamannya.

Budi yang juga dosen di Universitas Asahan (UNA) menilai Yafit Ham tidak memahami tentang prinsip dasar bekerja yang diatur oleh Undang-Undang no 6 Tahun 2014 tentang tata kelola desa. “Secara tidak langsung Kades telah menunjukkan kelemahannya yang tidak mampu untuk melobi hajat masyarakat ke Kabupaten. Jika memang jalan yang rusak parah itu dialaskan jalan Kabupaten, tidak serta merta dapat dijadikan dasar agar Kades bisa terlepas dari jerat tanggung jawab sebagai fasilitator. Ini malah dibiarkan rusak bertahun-tahun,” katanya.

“Masyarakat sampai saat ini membutuhkan solusi sederhana agar jalan di Dusun XVIII dapat diperbaiki, bukan harus langsung di hotmix. Namun Kades selalu menyatakan bahwa jalan tersebut tanggung jawab Kabupaten. Maka hal ini memperlihatkan kegagalannya yang tidak mampu meramu aspirasi masyarakat menjadi solusi yang efektif. Terlepas itu jalan kabupaten, Seharusnya kades tidak apatis dengan mengikuti kebobrokan langkah kerjanya sendiri. Sebisa mungkin ada terobosan yang dibuat, bukan malah menyalahkan Pemkab Asahan yang ujungnya masalah tidak akan selesai,” tegasnya.

Menurutnya lagi, Kades tidak mampu meningkatkan roda perekonomian dan pendapatan Desa Simpang Empat. “Jika memang kades menyatakan jalan rusak disebabkan motor sawit yang lewat melebihi tonase. Maka terlalu sempit utk menyimpulkan letak masalah. Keberadaan motor sawit tidak bisa dihentikan, karena semua lintas masyarakat punya hak dalam menggunakan akses jalan. Apalagi motor sawit ini bentuk perputaran roda ekonomi. Bagaimana sawit masyarakat bisa dijual jika tidak ada motor pengangkut tersebut,” jelasnya.

Advertisement

“Seharusnya keberadaan motor sawit dapat ditelaah lebih dalam untuk menciptakan keberlangsungan lintas hidupnya perekonomian. Kades memiliki wewenang dalam membentuk Peraturan Desa (Perdes) terkait motor sawit tersebut. Mengenai aturan berat pengangkatan beban motor, pengutipan retribusi, penetapan buruh angkut, kecepatan lintas. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa agar bisa dikelola untuk mempebaiki prasarana jalan dan terlebih ada acuan hukum yang mengikat. Maka kesempatan inilah yang dilupakan Kades, sehingga dapat dipahami memang benar Kades tidak paham dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” tuturnya.

Ia pun menuduh Kades tidak tanggung jawab atas permasalahan masyarakat. “Sampai saat ini masyarakat saja yang bergotong royong memperbaiki jalan apa adanya. Bahkan Kades Simpang Empat jarang turun untuk ikut bergotong royong. Maka desa ini disebut Desa Simpang Siur. Banyak pengaduan masyarakat yang tidak ditanggapi dengan serius,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kades Simpang Empat Yafit Ham kepada Kupas Merdeka pada 4/12 lalu mengakui bahwa ada beberapa Dusun yanh jalannya rusak parah. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh motor sawit yang membawa beban melebihi tonase, khususnya jalan Dusun XVIII yang sudah rusak sebelum dirinya menjabat sebagai kades.

“Persoalan jalan rusak sudah dimasukkan pada Musrembang agar dapat disikapi Pemkab Asahan, akan tetapi swal tahun 2014 almarhum Bupati lama berkata, ‘tidak saya masukkan satu biji batu ke Simpang Empat,’ dan ternyata benar,” ujar Yafit kepada KM saat itu.

“Sampai saya menjabat tidak ada terus perhatian. Dan juga sangat disayangkan juga 6 DPRD dari dapil 3 baik yang lama maupun yang baru tidak ada bergeming. Kami dari Pemerintahan Desa hanya bisa bergotong royong di semua dusun. Kita terus berusaha maksimal minta pada Pemda Insya Allah,” pungkasnya.

Reporter: Rian
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: