RAPBD Subang 2021 “Anjlok” Rp283 M

Rapat Paripurna DPRD Subang pada Senin 9/11/2020 (dok. KM)
Rapat Paripurna DPRD Subang pada Senin 9/11/2020 (dok. KM)

SUBANG (KM) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang menyelenggarakan rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian nota pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021, Senin 9/11.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Narca Sukanda dan dihadiri oleh Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Subang Aminudin, perwakilan Forkopimda, para anggota Dewan dan para kepala OPD.

Pada rapat paripurna tersebut, Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi, membacakan nota pengantar keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang APBD Kabupaten Subang tahun 2021 di hadapan peserta rapat paripurna.

Penyampaian nota pengantar RAPBD tahun anggaran 2021 merupakan salah satu rangkaian dari mekanisme penyusunan APBD setelah penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) yang telah disepakati beberapa waktu yang lalu.

“Pendapatan pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp2,6 triliun, yang apabila dibandingkan alokasi pendapatan tahun lalu mengalami penurunan sebesar Rp283,19 miliar dimana pendapatan daerah pada APBD tahun 2020 lalu sebesar Rp3,007 triliun,” ujarnya.

Advertisement

Dia menyebut, rencana pendapatan daerah pada RAPBD tahun 2021 tersebut walaupun terdapat rencana peningkatan dari pos PAD, namun beberapa pos pendapatan mengalami penurunan.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp570,69 milyar. Angka PAD pada RAPBD tahun 2021 ini mengalami kenaikan sebesar Rp26,02 milyar bila dibandingkan dengan target PAD tahun 2020 murni sebesar Rp544,77 milyar. Sedangkan pendapatan transfer pada RAPBD tahun 2021 mengalami penurunan,” ungkapnya.

Dia juga menerangkan, klasifikasi belanja untuk APBD tahun 2021 berbeda dengan belanja tahun 2020.

“Di mana pada tahun anggaran 2020 kita kenal belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sementara untuk tahun anggaran 2021, menurut Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial), belanja modal, belanja tidak terduga dan biaya transfer,” pungkasnya.

Reporter: Udin
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*