Rachmat Yasin Dipanggil Penyidik KPK Secara Diam-Diam, Ada Apa?

Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin di Gedung KPK, Senin 16/11/2020 (dok. Hari Setiawan Muhammad Yasin/KM)
Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin di Gedung KPK, Senin 16/11/2020 (dok. Hari Setiawan Muhammad Yasin/KM)

JAKARTA (KM) – Penyidik KPK tidak henti-hentinya memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat atau mengetahui seputar kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, dalam upaya mengusut tuntas kasus tersebut.

Senin 16/11 lalu, Rachmat tiba-tiba datang ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, walaupun di dalam jadwal pemeriksaan penyidik KPK, namanya tidak ada.

Saat dikonfirmasi oleh wartawan kupasmerdeka.com melalui sambungan WhatsApp Rabu malam 18/11, Plt Juru Bicara Penyidikan KPK Ali Fikri menegaskan bahwa pemanggilan Rachmat Yasin ini untuk dikonfirmasi terkait adanya beberapa dokumen hibah tanah yang diduga gratifikasi.

“Kasus dugaan TPK terkait pemotongan uang dan gratifikasi oleh Tsk RY (Bupati Bogor),” ungkap Ali singkat.

“Senin (16/11/2020) Tsk RY diperiksa sebagai Tersangka, Penyidik mengkonfirmasi kepada ybs terkait dengan adanya beberapa dokumen hibah tanah yg diduga hibah tanah tersebut adalah gratifikasi,” jelasnya lagi.

Menurut Ali, tidak adanya pemeriksaan Rachmat Yasin dalam jadwal yang dipublikasikan hanya masalah teknis. “Hal itu teknis saja, karena saat mengeluarkan data ke media, ada data tambahan masuk ke sistem,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK juga pada Senin 10/8/2020 menggeledah Kantor Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, terkait dengan kasus ini. Namun Ali enggan membeberkan rinciannya kecuali bahwa semua dokumen tanah/surat C di desa itu diambil.

KPK sudah menetapkan Rachmat Yasin, Bupati Bogor periode 2009-2014, sebagai tersangka dalam dua kasus, dugaan pemotongan uang dan gratifikasi.

Dalam kasus pertama, Rachmat Yasin diduga telah “memalak” dan “menyunat” satuan perangkat kerja daerah (SKPD) selama penangguhan Bupati Bogor. Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa SKPD hingga mencapai total sebanyak Rp 8.931.326.223. Setiap SKPD diduga memiliki sumber dana yang berbeda untuk memberikan dana kepada Rachmat Yasin.

Selain itu, Rachmat Yasin juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire.

Advertisement

Dalam kasus penerimaan gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare, KPK melaporkan bahwa Rachmat sengaja meminta kepada anak buahnya untuk memeriksa satu bidang tanah seluas 350 hektare. Menurut KPK, pemilik tanah tersebut hendak membangun “Kota Santri” di tanah tersebut.

“Pada tahun 2010 pemilik tanah seluas 350 hektare yang terletak di Desa Singasari dan Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor ingin mengatur Pondok Pesantren dan Kota Santri. Pemilik tanah berencana akan menghibahkan tanahnya seluas 100 hektar agar pembangunan pesantren terealisasi,” ucap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar membacakan kutipan kronologi kasus tersebut.

Menurut KPK, pemilik tanah tersebut menyampaikan maksudnya untuk menentukan pesantren pada Rachmat melalui stafnya. Rachmat menjelaskan agar dilakukan pengecekan mengenai status tanah dan kelengkapan surat-surat tanahnya.

Pada pertengahan tahun 2011, Rachmat Yasin melakukan kunjungan ke lapangan di sekitar lokasi tanah tersebut. Melalui perwakilannya, Rachmat ketertarikannya terhadap tanah tersebut. Rachmat juga meminta bagian agar tanah tersebut juga dihibahkan. Pemilik tanah kemudian menghibahkan atau memberikan tanah seluas 20 hektare sesuai permintaan Rachmat Yasin.

Diduga Rachmat mendapatkan gratifikasi agar memperlancar perizinan lokasi Pondok Pesantren dan Kota Santri. Rachmat Yasin sendiri diketahui baru bebas pada 8 Mei 2019 setelah sebelumnya dijerat dalam kasus suap mendukung tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor tahun 2014 atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare. Rachmat Yasin divonis 5 tahun 6 bulan penjara.

Dalam perkara yang diawali operasi tangkap tangan (OTT) pada 7 Mei 2014, KPK juga memproses FX Yohan Yap (swasta), M Zairin (Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor) dan Kwee Cahyadi Kumala, Komisaris Utama PT. Jonggol Asri dan Presiden Direktur PT. Sentul City.

Reporter: HSMY
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*