Pengamat Desak Pemerintah Lindungi Pedagang, Usut Penggelapan IMB Gedung Kinanti Building Epicentrum

(stock)
(stock)

JAKARTA (KM) – Paguyuban pedagang yang mangkal di Kinanti Building Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, membuat petisi meminta bantuan dan perlindungan lantaran lebih dari 50 pedagang mengeluhkan status IMB gedung yang kadaluarsa.

Gedung tersebut dikelola oleh PT. Madara Swarna (MS), salah satu bagian dari grup Tiara Marga Trakindo yang merupakan anak perusahaan dari PT. Mahadana Dasa Utama Tbk yang sekaligus pemilik gedung dan lahan tersebut.

Menurut juru bicara paguyuban pedagang, Arief Yulisman, keluhan pedagang berawal sejak PT. MS menyewakan lahan yang di dalamnya terdapat gedung yang dinamakan Lahan Toga (dalam kontrak sewa ) kepada pihak PT. Kinanti Utama Karya (KUK) yang telah bermitra dengan Pemda DKI melalui program OK OCE.

Selanjutnya, PT. MS dan PT. KUK melakukan perjanjian sewa menyewa tanggal 12 Januari 2018 dan menamakan Lahan Toga tersebut menjadi “Kinanti Building”.

“PT. KUK mulai melakukan investasi renovasi gedung dan lahan. Dalam perjalannnya PT. KUK menjalankan program OK OCE yang diresmikan oleh Sandiaga Uno (mantan Wagub DKI) pada tanggal 14 Februari 2018,” jelas Arief.

“Setelah gedung dan lahan terisi penuh, para tenant (tergabung dalam Program OK OCE ) meminta PT. KUK untuk membuatkan domisili usaha mereka, yang salah satu syaratnya adalah izin IMB gedung. Setelah itu PT. KUK meminta IMB gedung kepada PT. MS dan PT. KUK baru mengetahui [IMB tersebut] berakhir sejak tahun 2010,” papar Arief.

Menurut Arief, PT. KUK merasa tertipu oleh PT. MS atas tindakan menutupi hal tersebut, dan hal ini yang menjadi pertanyaan PT. KUK mengapa pihak PT. Mahadana Dasha Utama Tbk juga terkesan menutupi hal tersebut.

Peneliti kebijakan publik di Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie turut mengomentari kisruh yang terjadi tersebut. Menurutnya, masalah tersebut terkait soal keterbukaan publik yang diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 yang harus dikedepankan, termasuk aspek transparansinya.

Advertisement

Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua belah pihak harus berjalan tanpa ada yang merasa dirugikan atau win-win solution, bukan win-lose solution,” kata Jerry.

“UMKM di gedung ini perlu juga diselamatkan, hampir 60 anggota Paguyuban yang melakukan aktivitasnya. Ini juga perlu sokongan pemerintah lantaran punya pengaruh besar mendongkrak ekonomi Indonesia di tengah pandemi corona, apalagi 69 persen UKM perlu topangan dan uluran tangan,” kata Jerry.

“Harusnya PT. MS tak perlu menutupi hal-hal yang terselubung, harus ada keterbukaan publik dengan PT. KUK terkait eksistensi IMB tersebut. Saya nilai ada yang tak beres,” jelasnya.

“Saya mendorong agar pemerintah juga perlu menopang dan mendukung para pelaku usaha di Indonesia, setidaknya para pelaku UMKM ini perlu juga difasilitasi biar usaha mereka tetap survive dan tak mati. Dalam hal ini PT. MS harus bertanggung-jawab sesuai perjanjian kedua belah pihak jangan lepas tangan tapi perlu turun tangan,” ungkapnya.

“Saya curiga dan duga ada konspirasi terselubung hingga mereka seakan menutupi soal IMB yang ada, ini sejak 2010 tak berizin, ini menyalahi aturan. Ingkar janji bisa terancam pidana, bukan lagi perdata, Pasal 378 KUHP dan pasal 1328 BW hukum perdata adalah implikasi hukum dari ketidakjelasan hasil sebuah kerjasama,” tegasnya.

“Saya pertanyakan juga IMB mereka apa ada atau tidak ada lantaran bisa saja PT MS melanggar Undang-undang dimana dalam pasal 115 ayat 2 PP Nomor 36 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran. Serta pemilik bangunan bisa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun penjara (pasal 46 ayat 3 UUBG),” pungkas Jerry yang juga Ketua DPP Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK).

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*