Ketua DPRD Kota Bogor Tuding Wali Kota Bikin Gaduh Terkait Penanganan HRS di RS Ummi

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto (dok. KM)
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto (dok. KM)

BOGOR (KM) – Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menilai Wali Kota Bogor Bima Arya bersikap “berlebihan dan membuat kegaduhan” ketimbang memberi langkah penyelesaian terkait penanganan Habib Rizieq Shihab (HRS) di RS. Ummi Bogor.

“Sangat disayangkan sikap Wali Kota Bogor, seharusnya penanganan HRS dilakukan dengan cara pendekatan dan merangkul agar tidak muncul reaksi defensif dari pihak keluarga pasien maupun RS,” ungkap Atang kepada kupasmerdeka.com, Minggu 29/11.

“Ya bukan dengan cara demonstratif yang akhirnya menimbulkan suasana riuh seperti sekarang ini. Pendekatan persuasif, komunikasi intens, penanganan senyap, mengedepankan musyawarah, seharusnya lebih diutamakan. Kan yang terpenting adalah langkah-langkah taktis penanganan, bukan pada ramainya pemberitaan,” tambah Atang.

Politisi PKS ini juga mengatakan, dari berbagai kasus penanganan covid di Kota Bogor selama ini, dirinya melihat baru kali ini sangat demonstratif. Sebelum-sebelumnya, jika ada yang suspek, probable, ataupun positif covid, dijalankan secara senyap, tapi produktif.

“Jadinya kan sekarang ini orang bertanya-tanya, kenapa untuk penanganan IB HRS jadi berbeda? Ada apa?” tanya Atang.

“Kalau [alasannya] untuk mencegah adanya kerumunan, kan tidak ada kerumunan itu. Kalaupun ramai, bisa langsung ditertibkan. Kalau alasannya untuk kecepatan penanganan, di lapangan masih banyak juga kok warga yang kesulitan mendapatkan penanganan covid,” katanya.

“Sebagai contoh, tidak semua warga yang kena tracing di swab test karena keterbatasan faskes. Ada beberapa warga yang tidak bisa dirawat karena terbatasnya ruang perawatan, baik ruang ICU maupun ruang isolasi,” tambahnya.

Advertisement

“Jadi, perlu ada kerja sama yang konstruktif baik dari pemerintah maupun seluruh RS. Kita juga perlu berterima kasih kepada RSUD dan RS-RS swasta yang selama ini juga sudah mendukung program pemerintah, termasuk RS Ummi dan RS swasta yang lain,” bebernya.

Menurut Atang, Wali Kota beserta jajaran maupun RS Ummi beserta jajaran sebaiknya “duduk bersama” agar tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari. “Keduanya perlu introspeksi. Perlu perbaiki kekurangan masing-masing. Turunkan tensi. Kedepankan kebersamaan. Hindari unsur-unsur demonstratif agar tidak saling defensif dan merasa benar masing-masing,” tuturnya.

Diketahui, Wali Kota Bogor Bima Arya sebelumnya turun tangan melakukan penanganan perkembangan HRS yang dirawat di RS Ummi, pasca tokoh ormas Islam itu dilakukan tes swab oleh tim medis independen dan menolak untuk dipublikasikan hasilnya. Hal itu memicu permintaan tes swab ulang oleh Satgas Covid-19 Kota Bogor, yang datang ke RS Ummi dan menghadapi penolakan oleh pihak rumah sakit. Kejadian tersebut berbuntut panjang, dengan dilaporkannya direksi RS Ummi ke Polresta Bogor Kota oleh pihak Satgas Covis-19 KOta Bogor.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*