Petani Penggarap Blok Alas Cigombong Keluhkan Keberadaan Oknum Militer dan “Bos-Bos” yang Hilir Mudik

Warga penggarap Blok Alas di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor (dok. KM)
Warga penggarap Blok Alas di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor (dok. KM)

BOGOR (KM) – Warga yang tergabung dalam “Kelompok Tani Kerja” sudah menggarap lahan seluas sekitar 30 hektar di Kampung Palalangon RT02 RW 03 Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, selama bertahun-tahun.

Namun, lahan yang juga dikenal dengan nama Blok Alas tersebut kini menuai persoalan yang sangat serius bagi para warga penggarap. Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Cigombong menutup lahan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/450/Kpts/Per-UU/2020 tentang Perpanjangan PSBB menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

Melalui kuasa hukumnya, warga penggarap mengaku “sangat menyayangkan” penutupan lahan oleh Muspika Cigombong, karena faktanya di lokasi Blok Alas masih banyak aktivitas yang juga bertentangan dengan PSBB.

“Pertama adanya kegiatan latihan perang oleh TNI, sampai kepada adanya dugaan transaksi pengalihan hak lahan tersebut oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ungkap kuasa hukum Anggi kepada awak media, Jumat 23/10.

“Ya kehadiran oknum militer tersebut sangat mengganggu aktifitas para petani/penggarap. Penggarap sangat terganggu dan ketakutan dengan adanya hilir mudik orang-orang asing [bukan warga setempat] dari oknum militer, bahkan banyak sosok orang-orang dengan tampilan seperti pengusaha atau bos-bos yang juga mengawasi lahan Blok Alas,” tambah Anggi.

Advertisement

Menurutnya, hal ini merupakan bentuk ketidakkonsistensan jajaran Muspika Cigombong dalam menginstruksikan aturan dan hukum di lapangan. “Tugas mereka (Muspika) hanya selesai di pemasangan baliho-baliho sepanjang jalan saja, tidak sampai kepada penjagaan serius untuk mengamankan di lapangan,” terang Anggi.

“Ya ini terbukti, faktanya banyak yang lalu lalang masuk dan keluar Blok Alas, padahal jajaran Muspika ini telah mengeluarkan produk hukum yang mengikat bagi siapa saja tidak boleh memasuki wilayah Blok Alas,” jelasnya.

Maka dari itu, lanjut Anggi, “kami telah melayangkan surat peringatan (somasi) kepada seluruh jajaran Muspika Cigombong, berikut tembusannya dan juga telah mengirimkan surat pimpinan kepada Mabes TNI, Kasad TNI RI, guna menyikapi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai oknum militer.”

“Apabila tidak ada perubahan maka terpaksa kami akan mengajukan gugatan kepada pihak-pihak terkait, yang sampai saat ini sedang kami investigasi keberadaannya. Karena jelas atas kehadirannya oknum-oknum tersebut, klien kami penggarap, sangat terganggu dan tentunya, klien kami mengalami kerugian moril dan materil akibat adanya peristiwa ini,” tutup Anggi.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*