Masukkan Entitas Pendidikan Sebagai Kegiatan Usaha, FSGI Kecam Pengesahan UU Cipta Kerja

Sekjen FSGI, Heru Purnomo (dok. KM)
Sekjen FSGI, Heru Purnomo (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Undang Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR-RI ternyata masih memasukkan bidang pendidikan sebagai kegiatan usaha. Hal ini dikhawatirkan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) karena berpotensi menjadi jalan masuk bagi kapitalisasi pendidikan.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 26 yang memasukkan entitas pendidikan sebagai sebuah kegiatan usaha, lalu di pasal 65 yang menjelaskan pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU ini.

Pada draft yang beredar sebelum pengesahan UU Cipta Kerja, dalam Paragraf 12 Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 65 dinyatakan bahwa: (1) Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sekjen FSGI Heru Purnomo dalam siaran pers yang diterima KM siang ini 7/10 menegaskan bahwa keberadaan pasal tersebut sama saja dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan.

Advertisement

“Sesuai dengan pasal 1 huruf d UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan ‘usaha’ sebagai setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba,” paparnya.

“Jadi kalau pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU ini (UU Cipta Kerja), maka berarti menempatkan pendidikan untuk mencari keuntungan, padahal pendidikan adalah usaha sosial, bukan untuk mencari keuntungan,” lanjutnya.

“Dengan demikian, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pasal 31 UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa pendidikan itu merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga dan negara wajib memenuhinya dalam kondisi apapun,” pungkas Heru Purnomo.

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*