Sebagian Hand Sanitizer BPBD Banten Tidak Punya Izin Edar, Terendus Dugaan Mark-Up

Kantor Dinas BPBD Provinsi Banten (dok. KM)
Kantor Dinas BPBD Provinsi Banten (dok. KM)

SERANG (KM) – Bahan baku hand sanitizer yang dibeli oleh pemerintah Provinsi Banten melalui BPBD Banten menggelontorkan anggaran yang sangat besar sehingga ramai diperbincangkan di berbagai elemen media, LSM bahkan di kalangan pejabat publik.

Tak hanya itu, barang hand sanitizer yang digunakan pihak BPBD Provinsi Banten tersebut juga diduga belum memiliki izin edar, karena contoh barang pihak produsen baru diterima pada tanggal 24 April 2020 oleh laboratorium Sucofindo untuk dianalisa, sedangkan izin edar hand sanitizer tersebut baru ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 10 Mei 2020. Diduga barang yang digunakan BPBD Banten itu tidak memiliki izin edar sehingga melanggar UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 197.

Kepala BPBD Banten Nana Suryana membenarkan bahwa pengadaan barang hand sanitizer yang dibeli oleh Pemprov Banten melalui BPBD “sebagian” belum memiliki izin edar.

“Dan akhirnya sekarang ditangani oleh tim audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan aparat pengawasan internal pemerintah,” ujar Nana kepada KM pada Senin 28/9 lalu.

“Tindak lanjut dari hasil tim audit hanya pengembalian uang sebesar sekian,” terang Nana Suryana, seraya enggan menyebut nominal jumlah pengembalian tersebut.

Advertisement

“Sebagian handsanitizer yang sudah kami edarkan ke berbagai titik di wilayah kabupaten/kota itu mah sudah memiliki izin edar, cuma yang belum diedarkan saja yang tidak memiliki izin, karena pembelanjaan ini kan bertahap dan yang ini mah tidak dibayar ke perusahaan,” tegas Nana.

BPBD Prov Banten melakukan pengadaan barang untuk penanganan covid-19 yang bersumber dari APBD sebanyak Rp6,3 miliar, antara lain untuk pengadaan masker, hand sanitizer, disinfektan dan kebutuhan lainnya untuk pencegahan penyebaran viorus corona.

Adapun pembelanjaan barang hand sanitizer sebanyak 66.000 botol dengan harga Rp38.250 per botol menelan anggaran sebesar Rp2.524.500.000, yang dibeli oleh Pemprov Banten melalui BPBD Banten pada tanggal 31 Maret 2020 dari penyedia PT. Dewo Sejahtera Bersama Jakarta.

Alhasil, ketika ada pengecekan ke produsen CV. Lara Khadita Indowangi Depok ternyata harga hand sanitizer berisi 250ml ini hanya dibanderol seharga Rp12.500/botol sehingga terjadi selisih harga yang cukup besar, dan diduga ada oknum yang meraup keuntungan dari mark-up pembelian hand sanitizer tersebut.

Reporter: acun s
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*