BEM SI Sesalkan Pengrusakan Fasilitas Umum Saat Demo Anti UU Ciptaker

Aksi BEM SI Menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja (dok. KM)
Aksi BEM SI Menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja (dok. KM)

BOGOR (KM) – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan bahwa kerusakan fasilitas umum yang terjadi merupakan tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Berlandaskan hasil konsolidasi nasional, aksi yang dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2020 lalu adalah “aksi damai untuk merebut kembali kedaulatan rakyat” dengan dicabutnya UU Cipta Kerja.

“Tidak hanya itu, aksi yang kami lakukan terlepas dari tindakan anarkis, provokator, pembuat kerusuhan, dan tindakan-tindakan lainnya yang tidak mencerminkan intelektualitas mahasiswa Indonesia,” ungkap Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy Hastian dalam rilis pers yang diterima KM, Jumat 9/10.

“Dampak kerusakan hingga pembakaran yang terjadi di berbagai fasilitas Polri dan pemerintah bukan merupakan ulah dari massa aksi yang masih terkoordinir, melainkan ada pihak lain yang mencoba
memprovokasi aksi damai yang dilakukan,” ungkapnya.

Remy pun membantah keras dugaan adanya pihak yang menunggangi aksi unjuk rasa itu. “BEM SI juga menjamin dan menyatakan dengan tegas bahwa aksi nasional dan serentak di seluruh Indonesia terlepas dari kepentingan dan tunggangan satu atau sebagian pihak, apalagi tuduhan jika ada kelompok yang mendanai berjalannya aksi BEM SI di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Istana Merdeka,” tambah Remy dalam rilis tersebut.

Remy juga menyampaikan, aksi tolak Omnibus Law “murni berlandaskan keresahan dan kepentingan rakyat yang tidak diakomodir oleh ketidakbecusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah.”

“Kami juga menyayangkan sikap Presiden Republik Indonesia yang memilih pergi pada kegiatan lain sementara mahasiswa yang merupakan rakyatnya sendiri ingin bertemu di Istana Merdeka. Presiden dinilai tidak mengakomodir harapan dan keinginan rakyat untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang sudah disahkan di Sidang
Paripurna DPR pada 5 Oktober 2020 lalu,” ujar Remy.

Advertisement

“Meskipun Presiden meminta untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah
Konstitusi, tapi yang mahasiswa sampaikan adalah sebuah bentuk ketidakbenaran perilaku pemerintah dan wakil rakyat yang secara terburu-buru mengesahkan UU yang cacat formil,” jelasnya.

“Dengan adanya penolakan dibuktikan adanya aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia, seharusnya Presiden mengambil sikap dengan membatalkan UU Cipta Kerja karena ia memiliki kewenangan besar dalam hal tersebut,” kata Remy dalam rilisnya.

Masih kata Remy dalam rilisnya, pihaknya meminta rakyat untuk melakukan uji materi ke MK, di tengah nyatanya penolakan dari berbagai elemen sebagai bukti bahwa “Presiden tidak mengakomodir kepentingan rakyat, melainkan hanya memuluskan kepentingan sebagian pihak yang diuntungkan oleh UU tersebut.”

“Bahkan aksi yang dilakukan 8 Oktober 2020 dicederai oleh tindakan represif aparat dan pernyataan ketidakberpihakan Presiden kepada rakyat, kami BEM SI menegaskan bahwa eskalasi gerakan yang akan dibangun tidak hanya terbatas kemarin saja, tapi
narasi perjuangan penolakan akan terus kami gaungkan sampai UU Cipta Kerja dicabut,” tutupnya.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*