Sudah Menangkan Gugatan di Dua Tingkat Pengadilan, Warga Komplek Pertamina IPTN Nyatakan Siap Hadapi Kasasi Lurah Harjamukti

(dok. KM)
(dok. KM)

DEPOK (KM) – Upaya warga RT 010 RW 03 yang berada di lingkungan Komplek Pertamina IPTN Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dalam memperjuangkan hak hukumnya semakin menemui titik terang.

Gugatan yang diajukan Kantor Hukum Melvin H. Hutagaol, SH & Rekan selaku Kuasa Hukum warga kepada Lurah Harjamukti kembali dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang dalam amar putusannya sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “Objek Sengketa” yang dikeluarkan Pembanding/Tergugat melanggar Pasal 55 ayat (1) dan, melanggar Asas Kecermatan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta melanggar Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002.

Tim Kuasa Hukum Warga dalam siaran pers yang diterima KM 9/9 malam menegaskan bahwa “sudah sangat jelas” kedua tingkat pengadilan telah “memperlihatkan keadilan” dalam hal memutus perkara permasalahan hukum yang dihadapi warga RT 010 RW 03 Komplek Pertamina IPTN terhadap “kesewenang-wenangan” Lurah Harjamukti atas dikeluarkannya objek perkara.

Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 November 2019 telah dikabulkan dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 124/G/2019/PTUN, BDG tanggal 8 April 2020 dengan amar putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

“Amar putusan tersebut menyatakan batal atas Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Nomor 149/30/Kpts/IX/2019 tanggal 10 September 2019 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Harjamukti Nomor: 149/93/Kpts/VIII/2018, 20 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengurus RT.010 RW.03, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Nomor 149/30/Kpts/IX/2019 tanggal 10 September 2019 tersebut,” jelas Melvin.

“Bahwa pihak Lurah Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok selaku Tergugat tidak menerima putusan tersebut dan melakukan upaya hukum Banding pada tanggal 16 April 2020, dan perkara tersebut telah diputus pada tingkat Banding dengan Nomor : 181/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 6 Agustus 2010, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan ‘Objek Sengketa’ yang dikeluarkan Pembanding/Tergugat melanggar Pasal 55 ayat (1) dan melanggar Asas Kecermatan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta melanggar Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002, dengan amar putusan: Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat,” papar Melvin.

Advertisement

Atas putusan tersebut, Lurah Harjamukti tidak menerima begitu saja dan melanjutkan upaya hukum kasasi pada tanggal tanggal 27 Agustus 2020 melalui kuasa hukumnya, Dina Ratna Kartika.

“Warga sangat menyayangkan sikap Lurah Harjamukti yang tetap berkeras mengajukan kasasi walaupun hal tersebut diperbolehkan menurut hukum yang berlaku, karena terlihat Lurah tidak mempunyai empati sama sekali atas kesulitan yang dialami oleh warga dalam hal keamanan, pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kepentingan sekolah, pekerjaan dan lain-lain, tetapi selaku warga negara yang dilanggar haknya oleh pejabat negara, maka untuk mempertahankan hak dan keadilan, seluruh warga akan tetap menghadapi upaya hukum yang dilakukan Lurah Harjamukti,” tegas Melvin Hutagaol.

Sudrajat Suciono, Ketua RT 010 RW 03 Kelurahan Harjamukti,mengaku bersyukur atas putusan Majelis Hakim tersebut. Dirinya mengatakan bahwa perjuangan warga untuk mendapatkan haknya dikabulkan kembali dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTTUN) pada tanggal 6 Agustus dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha (PTUN) sebelumnya.

“Sampai dengan saat ini kami warga sangat bingung atas kekerasan hati Lurah Harjamukti untuk membubarkan pembentukan RT yang sudah berjalan selama 10 tahun. Apakah kami boleh menduga ada kepentingan tertentu dari pihak Lurah Harjamukti? Karena Komplek IPTN bersebelahan dengan proyek pembangunan stasiun LRT yang nantinya akan ada pembangunan sarana dan prasarana penunjang proyek LRT tersebut,” imbuhnya.

“Perjuangan kami belum berhenti disini karena pihak Tergugat kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Seluruh warga siap menghadapi proses hukum selanjutnya dan terakhir kami yakin dan percaya bahwa kebenaran dan keadilan akan berpihak pada yang benar,” pungkasnya.

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*