Pengelolaan Keuangan SKPD Lampung Utara Dinilai tidak Transparan

LAMPUNG UTARA (KM) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GEMPUR Kabupaten Lampung Utara menyoroti sistem pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, yang dinilainya kurang transparan.

“Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sistem pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Lampung Utara harus lebih transparan dan akurat,” ungkap Ketua Gempur DPC Lampung Utara Syaripudin kepada awak media, Rabu 9/9.

“Ya Buku III Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Nomor 33B/LHP/XVIII.BLP/06/2020, kami menilai ada anggaran kelebihan yang harus dilakukan pemulangan cukup besar,” tambah Syaripudin.

Diantaranya, lanjut Syaripudin, satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), ada belanja barang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak sesuai ketentuan dan tidak didukung bukti pertanggung jawaban, sebesar Rp. 354.734.219.00.

“Jika dinilai total dari seluruh satuan kerja, dana yang harus dipulangkan cukup banyak hingga miliaran,” terang Syaripudin.

Syaripudin menuturkan, sebagai lembaga kontrol sosial, serta mengacu kepada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang informasi keterbukaan publik, pihaknya akan mengawasi segala penggunaan anggaran yang menggunakan uang rakyat.

“Ya ini bertujuan agar Kabupaten Lampung Utara menjadi lebih baik serta jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” pungkas Syaripudin.

Reporter: chandra
Editor: HJA