KUPAS KOLOM: Masalah Pendidikan Numpuk, Nadiem Gagal Sebagai Mendikbud

Menteri Pendidikan Dan Kebudayan (Mendikbud) RI didampingi Wali Kota Bogor saat memantau sekolah, Kamis 30/7/2020 (dok. KM)
Menteri Pendidikan Dan Kebudayan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim didampingi Wali Kota Bogor saat memantau sekolah, Kamis 30/7/2020 (dok. KM)

Oleh Adri Zulpianto, Koord. Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA)

Selama covid-19 mewabah di Indonesia, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan hanya bisa membuat masalah tanpa solusi. Bukan fokus terhadap penanggulangan covid-19 dalam bidang pendidikan, Nadiem justru mengacak-acak sistem pendidikan. Sebagai menteri, Nadiem gagal mengelola masalah yang terjadi di dunia pendidikan selama covid-19.

Sebelumnya, Nadiem membuat NU dan Muhammadiyah minggir dari program organisasi penggerak Kemendikbud dengan tidak memperhatikan fakta sejarah bagaimana NU dan Muhammadiyah memperjuangkan pendidikan di Indonesia, sekarang justru Nadiem yang seharusnya lebih dalam mempelajari sejarah malah ingin menghapus mata pelajaran sejarah dari kurikulum SMA dan SMK di Indonesia.

Maka dari itu, kebijakan yang dikeluarkan Nadiem selama ini tidak mampu menyentuh permasalahan secara implementasi dan fundamental selama masa kedaruratan wabah covid-19. Pertama, persoalan pembelajaran daring yang malah memunculkan banyak masalah, bukannya mengevaluasi hasil belajar siswa, yang terjadi di setiap sekolah hanya mengedepankan laporan-laporan kinerja guru, bukan laporan evaluasi hasil belajar siswa. Kedua, persoalan metode pembelajaran daring yang tidak mampu menyentuh persoalan kurangnya daya finansial orang tua siswa. Ketiga, persoalan banyaknya guru ekstra kurikuler yang terbengkalai, karena seharusnya guru ekskul pun dapat diakomodir dengan baik, bukan malah dijadikan korban, dikesampingkan dan ditiadakan.

Menurut kami, pembelajaran di rumah malah tidak menjadikan siswa belajar secara aktif. Ketika guru memberikan tugas, siswa hanya melakukan copy-paste jawaban dari siswa lainnya. Setiap hari guru memberikan tugas hanya sebatas mengisi absen, tapi menyerah untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Menurut kami, Kemendikbud seharusnya mampu memonitoring dan mengevaluasi secara menyeluruh, bukan hanya kinerja guru, tapi juga perkembangan siswa yang selama ini belajar di rumah.

Kami pun melihat bahwa kekurangan sarana-prasarana yang dialami siswa bukan sebatas persoalan gawai atau kuota untuk memenuhi kebutuhan belajar secara daring, tetapi juga kebutuhan finansial untuk mencetak tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Selama kebijakan daring ditetapkan oleh Kemendikbud, sebagian besar guru memberikan tugas di hampir setiap harinya, lalu oleh orangtua siswa tugas itu juga di cetak setiap harinya, tugas-tugas yang diberikan dan dicetak hampir setiap hari itu jelas membutuhkan dana yang cukup besar bagi orang tua yang dirumahkan bahkan di-PHK karena covid-19.

Advertisement

Selain itu, kami melihat banyak guru ekskul yang tidak diperhatikan sama sekali oleh Kemendikbud, kebijakan Kemendikbud dengan meniadakan belajar ekskul ini tidak dapat diterima sama sekali. Selain mendiskriminasi guru ekskul, ini pun memperpanjang masalah perekomian Indonesia selama covid-19. Guru ekskul di Indonesia tergolong dalam guru silat, guru musik, guru seni, guru olaharaga, dan guru budaya. Tentu guru ekskul ini jumlahnya yang sangat besar. Selain itu juga, guru ekskul memiliki nilai yang seharusnya diperhatikan, karena mereka mempertahankan eksistensi seni dan budaya di Indonesia yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan adat Indonesia.

Untuk diketahui, sebelum covid-19 mewabah di Indonesia, guru ekskul hanya mengandalkan pendapatan mereka setiap minggu di sekolah, lalu oleh kebijakan Kemendikbud kegiatan ekskul ditiadakan, maka pendapatan mereka pun hilang. Beralih usaha pun tidak menjadi solusi, karena usaha yang baru dibuka tidak sepenuhnya sesuai ekspektasi untuk langsung membuahkan hasil. Alih-alih usaha menjadi pendapatan baru bagi guru ekskul, yang terjadi malah sebaliknya, dana tabungan habis untuk dijadikan modal usaha.

Rangkaian panjang masalah tersebut artinya, Nadiem sebagai mantan CEO perusahaan, tidak mampu menganalisis masalah secara menyeluruh, dan tidak mampu mengantisipasi masalah-masalah yang akan terjadi berikutnya. Seperti misal, ketika Kemendikbud membebaskan sekolah menggunakan dana BOS untuk menggaji guru, alih-alih memperhatikan perekonomian di lingkungan pendidikan dengan membebaskan sekolah menggunakan dana BOS sesukanya, justru dana BOS malah menjadi bancakan oknum-oknum di dunia pendidikan, dan ini juga tidak menjadi perhatian serius oleh Kemendikbud.

Nadiem sebagai Mendikbud hanya menekan kinerja guru di sekolah berbasis laporan foto, tanpa memperhatikan dampak secara menyeluruh di dalam maupun di luar sekolah sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Kemendikbud.

Maka dari itu, Nadiem seharusnya fokus saja pada penanggulangan masalah seputar pendidikan, perhatikan bagaimana nasib siswa dan guru ekskul pasca pandemi, bukan malah menghapus sejarah yang seharusnya juga dipelajari oleh Menteri.

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*