Jakarta PSBB Total, Kota Bogor Tetap Fokus PSBMK

Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Jaksa Alma Wiranta (dok. KM)
Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Jaksa Alma Wiranta (dok. KM)

BOGOR (KM) – Kota Bogor terus memaksimalkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK), yang mulai diberlakukan sejak 29 Agustus lalu dan diperpanjang sampai 14 September 2020, untuk menekan angka peningkatan penyebaran covid-19.

Tingginya angka penyebaran covid-19 pada pekan terakhir ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang tepat dalam penanganan covid-19. Hal tersebut memerlukan analisa dan belajar pada negara-negara yang berhasil mengatasi covid-19, dan menilik regulasi PSBMK di Kota Bogor agar dapat sinkron dengan penerapan PSBB total di Jakarta.

Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma, menyampaikan bahwa regulasi terkait PSBMK pada pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan pada pukul 18.00, dan jam malam untuk kegiatan restoran, cafe dan sejenisnya setelah pukul 21.00 telah dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 110/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK).

“Ya regulasi PSBMK ini adalah bagian dari regulasi PSBB dalam Perwali Nomor 30/2020 yang telah diubah sampai ketiga menjadi Perwali Nomor 56/2020, dan munculnya kebijakan PSBMK di Kota Bogor sebagai fokus mengatasi masalah covid-19 melalui ruang lingkup rumah, RT, RW, perkantoran, maupun cluster lainnya,” ungkap Alma dalam rilis pers yang diterima KM, Sabtu 12/9.

Alma juga mengatakan, regulasi PSBMK adalah turunan dari Pergub Jabar tentang PSBM dan disempurnakan berdasarkan proporsional keadaan di Kota Bogor, karena sampai saat ini masih ada 3 status yang belum dicabut yaitu status PSBB, status Keadaan Luar biasa (KLB) dan status Tanggap Darurat Covid-19.

Advertisement

“Oleh karenanya kebijakan penguatan sektor mikro melalui RW Siaga di wilayah rumah warga dan penguatan sektor komunitas seperti perkantoran, pusat perbelanjaan dan rumah ibadah menjadi maksud dan tujuan dari regulasi yang telah dibuat,” kata Alma.

Lebih lanjut Alma mengatakan, upaya menjaga kebijakan Kota Bogor tetap dipayungi oleh regulasi adalah tugas Bagian Hukum dan HAM, termasuk share knowledge dengan daerah lain terkait konsep PSBMK melalui Perwali 110/2020. “Perwali 107/2020 tentang sanksi administratif pelanggar tertib kesehatan adalah tugas tambahan sebagai bentuk kepedulian dan sinergitas menanggulangi pandemi yang harus terus dievaluasi selanjutnya dituangkan dalam konkrit yuridis,” lanjutnya.

“Kebijakan PSBMK tetap dimatangkan sebagai strategi mengatasi penyebaran covid-19 sebagaimana arahan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, selain itu juga tetap menjalankan protokol kesehatan sebagaimana rujukan dalam Perwali Nomor 57/2020, yang terus dikampanyekan melalui edukasi dan pengawasan ke tiap wilayah (mikro dan komunitas),” tambahnya.

“Sehingga sanksi bagi pelanggar yang tidak patuh adalah bentuk penindakan represif. Sampai saat ini sekitar 157 kebijakan pencegahan dan penanganan covid-19 telah dikeluarkan Pemkot Bogor untuk memperkuat tugas dan fungsi Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor melindungi kesehatan masyarakat, intinya kita terus berperang melawan covid-19 dengan strategi dan teori yang tepat sampai dengan waktu yang belum pasti akhirnya,” tutup Alma.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*