Aktivis Sayangkan Keengganan DPRDA Dukung Proyek Multi-Year

Koordinator Kaukus Peduli Aceh, Muhammad Hasbar Kuba (dok. KM)
Koordinator Kaukus Peduli Aceh, Muhammad Hasbar Kuba (dok. KM)

BANDA ACEH (KM) – Polemik proyek multi-year terus hangat diperbincangkan di Aceh. Mulai dari pembatalan yang dilakukan oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, hingga sikap Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh yang tetap melanjutkan proses tender proyek tersebut, seakan menjadi babak baru perseteruan antara legislatif dan eksekutif pemegang kekuasaan di negeri Serambi Mekah.

Menanggapi hal itu, Koordinator Kaukus Peduli Aceh, Muhammad Hasbar Kuba, mengatakan bahwa proyek multi-year merupakan lanjutan dari proyek “Ladia Galaska” yang sudah dicetuskan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu di Aceh.

“Kalo kita melihat item-item dalam proyek multi-year, jelas ini merupakan lanjutan dari proyek Ladia Galaska yang sangat dirindukan oleh seluruh rakyat Aceh. Bedanya jika Ladia Galaska didukung oleh DPR Aceh, Gubernur Aceh hingga Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah pada saat itu, proyek multi-year ini justru ditolak oleh DPR Aceh,” jelas Hasbar yang sedang menempuh pendidikan di UIN Ar-Raniry ini.

“Ladia Galaska sendiri merupakan proyek pembangunan jalan di pedalaman Aceh yang akan menghubungkan antara Barat Selatan (Barsela), Aceh bagian tengah dan Pantai Timur Utara (Pantura), sama halnya dengan 14 ruas jalan yang terdapat dalam proyek multi-year,” tambahnya.

Advertisement

Hasbar pun mempertanyakan kenapa DPRA enggan mendukung proyek pembangunan yang dinilainya merupakan “kebutuhan primer” bagi rakyat Aceh.

“Pembangunan jalan merupakan kebutuhan primer bagi rakyat Aceh guna meningkatkan ekonomi masyarakat dan mempermudah mobilisasi logistik dari kabupaten satu ke kabupaten lainnya. Nah, jika DPR menolak pembangunan jalan ini patut dipertanyakan mereka bekerja untuk siapa, untuk kepentingan rakyat kah? Atau untuk kepentingan koalisi mereka?” tanya Hasbar.

“Sebagai bagian dari rakyat Aceh, kami Kaukus Peduli Aceh mendukung penuh kebijakan pemerintah Aceh melanjutkan proyek multi-year tersebut karena memang sangat dibutuhkan oleh rakyat Aceh secara keseluruhan dan kami siap melawan oknum-oknum yang mencoba menang sendiri tanpa memikirkan derita jutaan rakyat Aceh menghirup debu dari jalan yang tak beraspal,” tegasnya.

“DPR Aceh sebagai perwakilan rakyat dan Pemerintah Aceh sudah saatnya duduk semeja membahas pembangunan Aceh secara totalitas, kita bersatu untuk membangun Aceh dan tinggalkan kepentingan jangka pendek yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan kita sebagai Bangsa Aceh,” pungkasnya.

Reporter: Red

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*