Upaya Amerika Pulihkan Kembali Sanksi Atas Iran Temui Kebuntuan di DK PBB

Secretary of State Mike Pompeo listens as US President Donald Trump discusses immigration during a meeting of the Cabinet in the Cabinet Room of the White House, in Washington, DC, on June 21, 2018. (Photo by Olivier Douliery / AFP) (Photo credit should read OLIVIER DOULIERY/AFP/Getty Images)

(KM) – Berbagai reaksi muncul setelah Amerika Serikat mengajukan surat kepada Ketua Dewan Keamanan PBB untuk memberitahukan niatnya memulihkan semua sanksi atas Iran.

Menlu AS, Mike Pompeo dalam jumpa pers di New York mengatakan, ”Kami akan melakukan segala hal yang diperlukan untuk mengembalikan sanksi-sanksi atas Iran. AS tidak akan membiarkan Iran menjual dan membeli senjata secara leluasa.”

Dilansir Fars, beberapa saat setelah pengajuan resmi pengaktifan “mekanisme pelatuk”, yaitu pasal yang menentukan bahwa sanksi ekonomi atas Iran kembali diberlakukan sepenuhnya kalau ditemukan pelanggaran atas perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) atau perjanjian nuklir Iran, Rusia menuntut diadakannya sidang Dewan Keamanan terkait Iran pada hari Jumat 21 Agustus ini.

Wakil Rusia di PBB, Vassily Nebenzia menyatakan bahwa mekanisme pemulihan sanksi hanya bisa diaktifkan oleh anggota JCPOA. Dengan demikian, AS tidak berhak melakukannya, lantaran Donald Trump telah membatalkan kesertaan negaranya dalam perjanjian itu pada tahun 2018 lalu.

Tiga negara Eropa yang merupakan anggota JCPOA juga segera merilis pernyataan yang menentang tindakan AS.

Advertisement

“Prancis, Jerman, dan Britania Raya mengingatkan bahwa AS telah mengakhiri partisipasinya di JCPOA saat keluar dari kesepakatan ini pada 8 Mei 2018. Sikap kami terkait efektivitas surat pemberitahuan AS tentang Resolusi 2231 telah diungkapkan kepada Ketua Dewan Keamanan dan para anggota lain. Sebab itu, kami tidak mendukung tindakan (AS) ini, yang bertentangan dengan upaya kami untuk mempertahankan JCPOA,” tulis pernyataan bersama tiga negara tersebut.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengapresiasi tindakan AS dan menyebutnya sebagai “tindakan yang tepat”.

“Sama seperti sejumlah pemerintah di Timur Tengah yang dahulu diam-diam menentang JCPOA dan sekarang mendukung pemulihan sanksi, Israel juga tegas mendukung AS,” ujarnya.

Sedangkan wakil Tiongkok di PBB, Zhang Jun mengatakan bahwa tuntutan AS “ilegal dan irasional”.

“Ini hanya sebuah sandiwara politik yang digelar AS. Tindakan ini tidak mendapat dukungan anggota Dewan Keamanan, juga tak bakal diterima komunitas internasional,” tegasnya.

Reporter: Red/PP

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*