Tanah Seluas 10 Hektare di Pesisir Pantai Patimban Sengketa Antara Warga dengan Pemkab Subang

SUBANG (KM) – Pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban di Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, diwarnai dengan sengketa tanah timbul di pesisir Pantai Patimban, di blok 1 Dusun Tanjung Jaya, Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang.

Sengketa tanah timbul tersebut terjadi antara Pemda Subang dan warga setempat.

Hal ini dialami oleh Haji Asmari, seorang warga Dusun Galian, Desa Patimban, yang tanah empang miliknya dipasang lang bertuliskan “Tanah Milik Pemda Subang”, lengkap dengan ancaman hukumnya jika ada yang masuk dan memanfaatkannya.

Menurut Asmari, banyak persoalan muncul terkait tanah sejak ada pembangunan Pelabuhan Patimban.

“Sekitar tahun 1985, memang di pesisir pantai disebut-sebut ada tanah milik Pemkab Subang, namun tidak jelas batas-batasnya,” terangnya kepada KM, Kamis 30/7.

“Tanah pinggir pantai juga rawan terkikis air laut, dan saya tidak pernah melihat ada pegawai Pemda secara rutin mengelola/merawat tanah di wilayah itu,” tambahnya.

Selain itu, kata Asmari, ada kabar tanah Pemda sudah dihapuskan karena sudah habis terkikis air laut.

“Sekitar tahun 2018, saya membeli tanah timbul di blok 1 Tanjung Jaya seluas 5 hektare dari Otong Suparta dan 5 hektare dari Saidi dengan total pembelian seharga Rp1 miliar dan tanah tersebut sekarang sudah dibuatkan Empang,” jelas Asmari.

Pada Maret 2020, ia melaporkan ke pihak Desa Patimban terkait Surat Keterangan Desa (SKD) bagi tanah yang 10 hektar, sehubungan surat aslinya hilang dan yang ada fotokopinya saja.

Ironisnya, pihak desa tidak mengakui bahwa SKD miliknya yang ditandatangani oleh Kades Darpani pada tahun 2016 itu asli. “Namun kata pihak desa, jika mau memiliki SKD yang resmi harus membayar Rp350 juta,” katanya.

“Selain itu, terbitnya SKD tahun 2016 itu akal-akalan Kades Darpani karena SKD yang diterbitkan Kades sebelumnya, H. Wirja harus diperbaharui yang ditandatangani oleh kades Darpani dan pemilik SKD harus membayar Rp3 juta per SKD,” ungkap Asmari.

Advertisement

Lanjutnya, “areal tersebut pernah diukur oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) didampingi oleh pihak desa atas pengajuan saya, membayar Rp1 juta per hektar, dari situlah tahu ukuran 10 hektar, namun selang beberapa hari pegawai desa memasang papan plang, bahwa tanah tersebut milik Pemkab Subang,” ungkapnya.

“Padahal saya sudah mengurus melalui desa dan dikabulkan pengukuran melalui BPN juga membayar, mestinya dari awal pihak desa melarangnya, jika itu milik Pemkab, dan ini juga dugaan adanya rekayasa desa,” lanjutnya.

Sehubungan ada papan plang tanah milik Pemkab Subang, Asmari pun memasang plang lagi di sampingnya, tertulis tanah tersebut milik Otong Suparta dan Saidi, juga dengan ancaman hukumannya jika ada yang menghilangkan atau menguasainya.

“Sampai saat ini belum ada pihak manapun yang memanggil, sebab tanah itu milik saya dan dapat membeli dengan jelas,” terang Asmari

Adapun menurut Camat Pusakanagara, Muhamad Rudi, saat dikonfirmasi KM di kantornya, membenarkan ada permasalahan antara Pemkab Subang dengan Asmari terkait garapan tanah timbul.

“Betul dan saya mengetahuinya ada permasalahan antara Pemkab Subang dan Asmari tentang garapan tanah timbul,” katanya kepada KM, Kamis 30/7.

“Saya juga memiliki fotokopi sertifikat kepemilikan tanah Pemkab Subang Cq. Dinas Perikanan Kab. Subang seluas 15,5 hektare, di antaranya yang sekarang permasalahannya sedang diproses oleh pihak Kejaksaan Negeri Subang,” terangnya.

Kata Camat, mengenai permasalahan tersebut ia tidak bisa berkomentar banyak, sebab tanah tersebut bukan aset Kecamatan dan juga sudah ditangani oleh pihak penyidik. “Dan itu bukan ranah saya,” pungkas Camat.

Reporter: Lily Sumarli/Udin Samsudin
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*