Lagi dan Lagi, KPK Panggil Rachmat Yasin dalam Pengusutan Kasus Tanah Jonggol

Tersangka Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin dipanggil KPK, hari Jumat 17/7/2020 (dok. Merdeka.com/dwi narwoko)
Tersangka Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin dipanggil KPK, hari Jumat 17/7/2020 (dok. Merdeka.com/dwi narwoko)

JAKARTA (KM) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin lagi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Rachmat akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

“RY diperiksa sebagai tersangka tindak pidana korupsi pemotongan uang dan gratifikasi oleh Bupati Bogor,” ujar Plt Juru BicaraKPK Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan kupasmerdeka.com melalui sambungan WhatsApp, Kamis pagi 13 Agustus 2020.

Dalam penyidikan kasus itu, Rachmat diketahui telah mengembalikan uang senilai Rp8,9 miliar ke KPK. Rachmat pun telah diperiksa sebagai tersangka pada Jumat 17/7 untuk mendalami perihal pengembalian uang tersebut.

KPK juga pada Senin 10/8 menggeledah Kantor Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, terkait dengan kasus ini. Namun Ali enggan membeberkan rinciannya kecuali bahwa semua dokumen tanah/letter C di desa itu diambil untuk diperiksa.

Sebelumnya, penyidik KPK telah mengumumkan dan menetapkan Rachmat Yasin sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi yangkedua kalinya pada hari Kamis 25 Juni 2019. Dalam kasus suap, Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp8.931.326.223.

Selain itu, kakak kandung Bupati Bogor aktif Ade Yasin itu juga diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor. RY juga memperoleh gratifikasi mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta.

Advertisement

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, serta tidak dilaporkan RY ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Untuk penerimaan gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare, Rachmat sengaja meminta kepada anak buahnya untuk memeriksa satu bidang tanah seluas 350 hektare. Pemilik tanah tersebut hendak membangun pesantren di tanah tersebut.

“Pada tahun 2010 seorang pemilik tanah seluas 350 hektare, yang terletak di Desa Singasari dan Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, ingin mendirikan Pondok Pesantren dan Kota Santri. Untuk itu ia (pemilik tanah) berencana akan menghibahkan tanahnya seluas 100 hektar agar pembangunan pesantren terealisasi,” jelas Ali Fikri kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Rachmat baru saja bebas pada 8 Mei 2019 setelah menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin Bandung.
Rachmat saat itu divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta karena menerima suap senilai Rp 4,5 miliar guna memuluskan rekomendasi surat tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare.

Atas perbuatan terbarunya, Rachmat Yasin disangkakan melanggar pasal 12huruf f dan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Korupsijuncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Reporter: HSMY
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*