Khawatirkan Pandemi Covid-19, Komite I DPD RI Tolak Pilkada Tahun Ini

JAKARTA (KM) – Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi kembali menegaskan bahwa pihaknya menolak Pilkada Serentak Desember 2020 yang menurutnya akan dilaksanakan di tengah pandemi covid-19. Sikap itu diutarakan Senin 24/8 dalam dialog “Pilkada di Tengah Pandemi” tuang pers MPR-RI. Hadir juga dalam diskusi tersebut Mardani Ali Sera anggota Komisi II dari Fraksi PKS, Yanuar dari Fraksi PKB, dan pengamat politik Yustinus.

Fachrul menyatakan bahwa Komite I sebagai “bagian dari masyarakat daerah” dengan tegas menolak Pilkada Serentak dilaksanakan pada Desember 2020 dan meminta agar ditunda pelaksanaannya hingga tahun 2021.

“Komite I menolak Pilkada 2020, dan mendukung jika dilaksanakan tahun 2021. Kami juga meminta KPK untuk mengawasi dana daerah yang dipaksakan untuk digunakan untuk Pilkada serta dana bantuan covid-19 yang berbau politik pilkada,” tegas Fachrul.

Menurut senator asal Aceh itu, ada beberapa alasan bagi penolakan ini. Pertama, bahwa pandemi covid-19 cenderung meningkat dari bulan ke bulan. Berdasarkan data resmi Pemerintah di www.data.covid19.co.id, Peta Epidemiologi (zonasi covid-19 di Indonesia) per 17 Agustus menunjukkan peningkatan daerah yang berisiko tinggi terhadap penularan yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Maluku. Selama periode 1 Agustus-21 Agustus 2020 penambahan kasus positif covid-19 rata-rata per hari 1.956 kasus dan meningkat 271 kasus dibandingkan pada bulan Juli dengan penambahan rata-rata 1.685 kasus.

Kedua, daerah kewalahan dalam menangani covid-19 sementara anggaran Pilkada sangat memberatkan dan sangat besar yaitu Rp9,9 triliun (NPHD) dan penambahan anggaran Pilkada dengan protokol covid-19 sebesar Rp4.768 triliun.

Ketiga, Fachrul menimbang, “kesehatan masyarakat lebih utama.” Banyak penyelenggara yang sudah terpapar covid-19 dan akan ada juga pemilih yang akan terdampak.

“Jadi tidak ada pengaruhnya demokrasi dan penundaan Pilkada Desember 2020 karena yang utama adalah kesehatan masyarakat, anggaran yang ada jangan hanya digunakan untuk Pilkada, masyarakat masih butuh untuk ekonomi dan penghidupan,” tegasnya.

Keempat, menurut Fachrul, Pilkada serentak pada Desember 2020 memberikan kesempatan besar bagi petahana untuk terpilih kembali dengan kendali dan anggaran yang masih dapat dimanfaatkan olehnya, apalagi data terakhir menunjukkan ada 21 daerah yang akan melawan kotak kosong dan “ada kemungkinan terus bertambah.”

Advertisement

“Pilkada Serentak Desember 2020 juga cederung melanggengkan dinasti politik, belum ada jaminan dari Pemerintah bahwa angka penularan covid 19 di daerah menjadi berkurang, jangan sampai Pilkada Desember 2020 ini lebih menguntungkan 270 orang yang maju dalam kontestasi Pilkada dibandingkan dengan nilai manfaat bagi 105 juta lebih pemilih,” tambahnya.

Kelima, UU No.2/ 2020 dinilainya memberikan ruang bagi Pemerintah dan penyelenggara untuk menunda Pilkada pada 2021. “Akan tetapi ruang ini tidak dimanfaatkan dan dipertimbangkan dengan baik-baik,” katanya.

Sementara itu, politisi PKB Yanuar menyatakan bahwa Pilkada adalah “instrumen terbaik” bagi pemilih pemimpin daerah. Menurutnya, Pilkada sudah diputuskan Desember 2020, oleh karena itu harus tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat dan perlu keputusan yang tepat. “Bagi daerah merah, pelaksanaan Pilkada dihentikan dan jika memungkinkan, pelaksanaan Pilkada Serentak dapat dilaksanakan. Kita harus mencari jalan bagaimana caranya agar pencoblosan itu memudahkan pemilih,” katanya.

Di sisi lain, pengamat politik Yustinus menyatakan bahwa Pilkada Desember 2020 merupakan pilkada yang “tidak berperikemanusiaan” karena “melanggengkan dinasti politik.”

“Pilkada merupakan bagian dari nilai kebangsaan kita yaitu nilai-nilai demokrasi. Penyelenggaraan Pilkada 2020 merupakan Pilkada yang penuh keprihatinan karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan, jatuh miskin, dan terpapar covid-19. Kemiskinan bisa menjadi bancakan dalam Pilkada 2020 untuk melanggengkan kekuasaan. Menunda Pilkada Desember 2020 adalah pilihan yang tepat, tidak ada urgensi harus dilaksanakan pada Desember 2020. Keputusan Pilkada Desember 2020 perlu ditarik dan diperhitungkan kembali sebagai bentuk semangat kebangsaan dan menjunjung tinggi demokrasi karena menghadirkan orang banyak di tengah pandemi tidak berperikemanusiaan,” tuturnya.

Dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa UU No.2/2020 memang memberikan keleluasaan untuk menunda Pilkada selain Desember 2020 jika keadaan darurat. “Akan tetapi, keputusan Pilkada Desember 2020 dilaksanakan dengan memperhatikan standar WHO, bukan rapid melainkan PCR. Saat ini hanya DKI yang memenuhi standar WHO untuk PCR yaitu diatas 5%. Seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada harus melaksanakan tes PCR dengan standar WHO yaitu 5%. Science harus menjadi standar pelaksanaan Pilkada Desember 2020,” tegasnya.

Reporter: Red

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*