Dalami Lagi Kasus Korupsi RY, KPK Panggil Kades Singasari Jonggol

Plt Jubir KPK Ali Fikri (dok. KM)
Plt Jubir KPK Ali Fikri (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Idi Sujana Cakra, untuk menjadi saksi dalam kasus pemotongan uang dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Bogor periode 2008-2014 Rachmat Yasin, Kamis 6/8 hari ini.

PLT Jubir KPK Ali Fikri mengungkapkan bahwa pemanggilan ini mengenai pembalian ratusan hektare lahan yang berada di Desa Singasari dan Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol. Menurut Ali, Idi diduga mengetahui jalannya uang korupsi tersebuat ke tangan siapa saja. Ia juga mengatakan bahwa akan ada banyak pejabat di Kabupaten Bogor akan diperiksa menjadi saksi kasus RY itu.

“Pemanggilan Idi Sujana Cakra ini untuk pemanggilan menjadi saksi kasus RY, karena saya menduga ia mengetahui 350 hektare lahan di Desa Singasari dan Desa Cibodas, gratifikasi yang dilakukan oleh tersangka Racmat Yasin, saya juga menduga Idi mengetahui jalannya korupsi tersebut ke tangan siapa saja, karena akan banyak pejabat di Kabupaten Bogor yang akan dipanggil menjadi saksi kasus RY,” ucap Ali kepada wartawan kupasmerdeka.com pagi ini.

Sebelumnya, pada Rabu 5/8 kemarin, KPK juga memanggil M. Mauldi Maulana, seorang pegawai swasta, untuk menjadi saksi kasus ini.

“M. Mauldi Maulana dipanggil menjadi saksi kasus RY Rabu pagi ini,” tutur Ali kemarin.

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK itu tak menjelaskan apapun mengenai urungnya langkah penyidik menahan Rachmat Yasin, walaupun dia sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Ali hanya menyebut pada 17 Juli lalu bahwa Rachmat Yasin telah mengembalikan uang sebesar Rp 8,9 miliar ke KPK.

“Penyidik mengonfirmasi keterangannya terkait adanya pengembalian uang sebesar Rp 8,9 miliar oleh tersangka RY kepada KPK,” kata Ali 17/7.

Ali menampik saat disinggung urungnya penahanan Rachmat Yasin terkait dengan pengembalian uang tersebut. Ia memastikan tim penyidik akan kembali memanggil dan memeriksa Rachmat Yasin untuk mendalami tindak pidana yang diduga dilakukannya.

“Penyidik KPK akan melakukan pemeriksaan kembali untuk mendalami peran tersangka RY dalam dugaan TPK tersebut,” kata Ali (17/07/2020).

Adapun status Rachmat Yasin, kata Ali, adalah Tersangka Luar Tahanan KPK dan bisa menjadi Tersangka Tahanan KPK.

Advertisement

“Status Rachmat Yasin adalah Tersangka Luar Tahanan KPK untuk saat ini, dan kemungkinan besar bisa menjadi Tersangka Tahanan KPK,” katanya.

Sebelumnya, penyidik KPK telah mengumumkan dan menetapkan Rachmat Yasin sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi yang kedua kalinya pada hari Kamis 25 Juni 2019. Dalam kasus suap, Rachmat Yasin diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp. 8.931.326.223.

Selain itu, kakak kandung Bupati Bogor aktif Ade Yasin itu juga diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor. RY juga memperoleh gratifikasi mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, serta tidak dilaporkan RY ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Untuk penerimaan gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare, Rachmat sengaja meminta kepada anak buahnya untuk memeriksa satu bidang tanah seluas 350 hektare. Pemilik tanah tersebut hendak membangun pesantren di tanah tersebut.

“Pada tahun 2010 seorang pemilik tanah seluas 350 hektare, yang terletak di Desa Singasari dan Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, ingin mendirikan Pondok Pesantren dan Kota Santri. Untuk itu ia (pemilik tanah) berencana akan menghibahkan tanahnya seluas 100 hektar agar pembangunan pesantren terealisasi,” jelas Ali Fikri kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Rachmat baru saja bebas pada 8 Mei 2019 setelah menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin Bandung.
Rachmat saat itu divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta karena menerima suap senilai Rp 4,5 miliar guna memuluskan rekomendasi surat tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare.

Atas perbuatan terbarunya, Rachmat Yasin disangkakan melanggar pasal 12 huruf f dan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Reporter: HSMY
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*