Wali Murid Endus Pungli “Uang Rapor” di SDN Nagrak 05

SDN Nagrak 5, Kabupaten Bogor (dok. KM)
SDN Nagrak 5, Kabupaten Bogor (dok. KM)

BOGOR (KM) – Seorang wali murid di SD Negeri 05 Nagrak, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, mengeluh lantaran dikeluarkan secara sepihak dari grup WhatsApp yang berisi para wali murid lantaran wali kelas merasa terganggu usai dimintai konfirmasi terkait pemungutan uang rapor.

Wali murid yang enggan disebut namanya itu menuturkan kepada KM bahwa awalnya, wali kelas memberitahukan melalui grup WA bahwa ada biaya untuk kertas rapor sejumlah Rp20.000 per siswa di semua kelas.

Ibu2 untuk kertas dan cetak rapot per/anak kesepakatan guru2 kami pinta 20 rb ya,” ujarnya menirukan chat himbauan wali kelas anaknya di grup WA.

“Terkait dengan pengumuman itu, saya berinisiatif meminta konfirmasi kepada guru tersebut melalui pesan WhatsApp dan guru tersebut mengatakan akan mengkonfirmasikan terlebih dahulu kepada Kepala Sekolah,” terangnya.

“Selang beberapa menit kemudian di grup kelas kembali diumumkan bahwa uang kertas/cetak rapor ditiadakan karena ditanggung sekolah,” ungkapnya kemarin 25/7.

“Dalam jangka waktu beberapa hari setelah pengumuman tersebut, justru saya dikeluarkan dari grup kelas. Saya merasa ada yang aneh dan langsung saya tanyakan kenapa saya dikeluarkan dari grup dan mendapat jawaban bahwa grup telah dibubarkan,” lanjutnya.

“Saya cukup kaget setelah selang beberapa hari saya mendapat kabar dari beberapa wali murid lainnya yang mengatakan bahwa sebenarnya grup tidak dibubarkan dan uang kertas/cetak rapor tetap diminta dari setiap siswa dari semua kelas. Dari yang diceritakan ternyata hanya saya saja yang dikeluarkan dan mereka diminta diam serta tidak memberitahukannya ke saya, katanya bu guru marah karena ditegur soal uang rapor,” paparnya.

Advertisement

“Saya sudah konfirmasi kembali ke pihak sekolah dan dinyatakan bahwa hal tersebut tidaklah benar, katanya uang rapot tidak jadi dipungut dari wali murid melainkan diambil dari kolektifan guru-guru, karena saat itu kepala sekolah sedang sakit keras dan akan meminta penggantian di kemudian hari,” lanjutnya.

Menurutnya, pihak sekolah mengklaim bahwa kertas rapor hanya disediakan oleh dinas terkait untuk kelas 1 saja, sedangkan kelas 2 sampai kelas 6 tidak disediakan oleh pemerintah. “Sayangnya, informasi yang diberikan ke saya tersebut bertolak belakang dengan pernyataan beberapa wali murid lainnya yang menegaskan bahwa uang kertas rapor tetap dipungut dari wali murid sejumlah Rp20.000, uang tersebut diluar dari uang amplop seikhlasnya seperti yang disampaikan pihak sekolah,” pungkasnya.

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*