WAHAPI Temukan Sederet Dugaan Penyimpangan Anggaran Covid-19 di Tanjungbalai, Siapkan Laporan ke Polda, Kejati dan BPKP Sumut

Ilustrasi
Ilustrasi

TANJUNGBALAI, SUMUT (KM) – Wahana Anak Pinggiran Indonesia (Wahapi) menyatakan siap melaporkan dugaan penyimpangan realisasi anggaran percepatan penanganan yang dikelola Gugus Tugas Covid-19 Kota Tanjungbalai.

Hal itu diungkapkan Ketua Wahapi Tanjungbalai, Andrian Sulin, setelah mengetahui realisasi anggaran untuk pengadaan 33.973 paket bantuan sosial mencapai Rp5 miliar lebih dan anggaran pemulangan sebanyak 434 TKI atau Pekerja Migran Indonesia mencapai Rp660 juta.

“Dokumen sudah kami kemas untuk dilaporkan ke Polda, Kejati dan BPKP di Medan. Kamis (9/7) ini akan mengantarkan berkas laporannya,” kata Andrian Sulin, Selasa 7/7.

Menurut Sulin, dalam susunan laporan tersebut pihaknya mengurai tentang dugaan penyimpangan terindikasi mark-up harga bahan pangan yang diadakan Bulog untuk 33.973 paket bantuan sosial atas permintaan Tim Gugus Percepatan Penangaan Covid-19 yang di Ketuai Wali Kota Tanjungbalai.

Kemudian, dalam program pemulangan sebanyak 434 orang TKI atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) warga Tanjungbalai dari Malaysia, Wahapi menemukan indikasi tindak pidana manipulasi data domisili/kependudukan, pungutan liar dan penyelewengan uang negara dengan menggunakan wewenang dan jabatan.

Ia melanjutkan, program pemulangan TKI/PMI itu menghabiskan sekitar Rp660 juta anggaran daerah yang dikelola Tim Gugus Percepatan Penangaan Covid-19 Tanjungbalai melalui Dinas Ketenagakerjaan.

Advertisement

Dalam pelaksanaannya, Wahapi menemukan dugaan 110 orang PMI itu bukan warga Tanjungbalai namun disinyalir datanya sengaja dipalsukan seolah-olah warga Tanjungbalai.

Dugaan punglinya adalah pengutipan uang sebesar 1.000 ringgit Malaysia atau setara Rp3,5 juta terhadap 110 orang PMI yang melibatkan Ketua Tim Gugus Tugas dan Plt Kadisnaker.

“Untuk kedua kasus tersebut, dalam dokumen kami akan melaporkan Ketua Tim Gugus Tugas, Kepala Bulog Cabang Kisaran, Kadis Sosial dan Kadisnaker Kota Tanjungbalai karena diguga terlibat penyimpangan anggaran covid-19,” kata Andrian Sulin.

Sebelumnya, Kepala BKPAD Tanjungbalai, Asmui Rasyid menjelaskan, pihaknya telah merealisasikan pembayaran anggaran pengadaan paket bantuan sosial melalui Dinas Sosial mencapai Rp5 miliar lebih dan anggaran pemulangan PMI mencapai Rp660 juta kepada Dinas Ketenagakerjaan.

Kepala Bulog Cabang Kisaran, Eka Prasetya Sopyan membenarkan pihaknya telah merima pembayaran dari Dinas Sosial, namun belum bisa memberi keterangan untuk rincian harga per paket.

“Ya pembayaran ada masuk per hari ini. Untuk data nanti kami sampaikan ya bang, mohon maaf ini kami sedang diluar kantor,” katanya melalui pesan singkat.

Reporter: RBB
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*