Surat Rekomendasi dari Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Kutip Dasar Hukum yang “Salah Fatal”

BEKASI (KM) – Surat rekomendasi utilitas yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi diduga keliru dan salah dalam kutipan Dasar Hukum yang tercantum pada surat tersebut.

Pasalnya, surat rekomendasi yang ditujukan kepada PT. Mora Telematika Indonesia perihal permohonan izin pelaksanaan penempatan jaringan utilitas di beberapa ruas jalan di wilayah Kabupaten Bekasi, dengan nomor 602/480/PUPR/2020, yang dikeluarkan di Bekasi pada 22 Januari 2020 itu mengandung kesalahan dasar hukum Peraturan Bupati tentang pelayanan perizinan dan non perizinan. Surat itu ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi MP. Jamary Tarigan.

Saat dikonfirmasi via telepon, pengawas PUPR Jo dan Endang mengenai kegiatan utilitas dan surat rekomendasi menyampaikan agar media langsung konfirmasi dengan Kepala Dinas.

“Kalau abang tanya terkait rekomendasi, itu langsung aja temui Kepala Dinas, soalnya itu yang tandatangan Kepala Dinas,” kelitnya.

Menurut Kabag Hukum Setda Kabupaten Bekasi Syafri Donny Sirait, kesalahan atas produk hukum yang dicantumkan dalam surat dari Dinas PUPR merupakan “kelalaian fatal” yang harus segera dirubah.

“Seharusnya segera dicabut rekomendasi itu, dan merevisinya atas kesalahan produk hukumnya, namun apabila tidak segera mencabut dan merevisi, itu kesalahan fatal,” kata Donny kepada KM di ruang kerjanya, Senin 20/7.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi MP. Jamary Tarigan saat dikonfirmasi via telepon dan WhatsApp belum memberikan keterangan terkait hal tersebut.

Reporter: mon
Editor: HJA