Percepat Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur, Presiden Terbitkan Perpres, Bentuk Lembaga Khusus Pimpinan Menteri ATR/BPN

BOGOR (KM) – Kawasan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur) masih memiliki berbagai permasalahan, di antaranya isu banjir dan longsor, sampah dan sanitasi, ketersediaan air bersih, kawasan kumuh dan bangunan ilegal, serta kemacetan, yang menjadi hambatan bagi realisasi potensi pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan. Penanganan permasalahan tersebut membutuhkan terobosan dari sisi pengembangan kawasan yang terpadu.

Menjawab tantangan tersebut, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur yang bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan ekonomi dan pusat aktivitas metropolitan dengan pertimbangan aspek keberlanjutan lingkungan.

Perpres No. 60 Tahun 2020 mengamanatkan pembentukan Kelembagaan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabek-Punjur untuk memperkuat koordinasi pengembangan dan pengelolaan kawasan serta mengakselerasi de-bottlenecking. Dalam struktur organisasinya, Menteri ATR/Kepala BPN akan ditunjuk sebagai ketua dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai wakil. Terdapat pula 3 gubernur yang berperan sebagai Penanggung Jawab Wilayah, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat. Selain itu, Kelembagaan Koordinasi ini akan dilengkapi dengan Project Management Office (PMO).

“Permasalahan di kawasan Jabodetabekpunjur membutuhkan kerja sama yang bersifat antar daerah dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendekatan HITS (holistik, integratif, tematik, dan spasial) akan diterapkan dalam melihat akar permasalahan dan menciptakan solusi,” ungkap Menteri ATR/ Kepala BPN Sofyan Djalil usai rapat koordinasi Jabodetabek-Punjur di Hotel kawasan Gadog Puncak Bogor, Senin 27/7.

“Adapun isu-isu yang ada, yaitu penanganan banjir, salah satunya yang disebabkan oleh berkurangnya daerah resapan air di Kawasan Puncak. Hal tersebut diakibatkan oleh perubahan pemanfaatan ruang yang sebelumnya kawasan lindung (hutan) menjadi kawasan budidaya, ditambah dengan banyaknya bangunan yang tidak memiliki izin. Selain itu, terdapat pula tantangan dalam menjaga kuantitas dan kualitas badan air atau SDEW (sungai, danau, embung, dan waduk), termasuk merehabilitasi lahan kritis di sepanjang aliran sungai,” tambah Sofyan.

Lebih lanjut Sofyan mengatakan, dalam menyelesaikan kompleksitas permasalahan di kawasan tersebut, ia memperkenalkan konsep HITS: holistik, integratif, tematik, dan spasial, yang menurutnya “menyentuh seluruh aspek permasalahan dan melibatkan pemangku kepentingan terkait”.

“Kementerian ATR/ Kepala BPN berkomitmen sebagai fasilitator koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, dan juga menekankan pentingnya sinergisme pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran sehingga setiap inisiatif dapat menghasilkan output dan dampak yang nyata,” terang Sofyan.

“Contohnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang dapat dilakukan adalah program pengendalian banjir melalui pembangunan bendungan yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS CC) dan Citarum (BBWS Citarum),” tutup Sofyan.

Hadir dalam rapat koordinasi, Menteri ATR/Kepala BPN turut didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Abdul Kamarzuki, Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Budi Situmorang, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang sekaligus Direktur Program dari Tim PMO Jabodetabekpunjur Wisnubroto Sarosa, Direktur Perencanaan Tata Ruang Dwi Haryawan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati, dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama. Adapun, Gubernur Jawa Barat turut didampingi oleh Bupati Bogor, Ade Yasin, Walikota Bogor, Bima Arya, PLT Bupati Cianjur Herman Suheman, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, dan Walikota Depok, Mohammad Idris, berserta masing-masing jajarannya.

Reporter: ddy
Editor: HJA