Pengacara Bantah Kabar Pungutan Rp3 Juta Per Kepsek untuk Pendampingan Hukum dalam Kasus Dana BOS SDN Kota Bogor

Pengacara dari Law Office MT & Partner yang menjadi kuasa hukum bagi 72 Kepsek SDN Kota Bogor dalm kasus korupsi Dana BOS yang diungkap oleh Kejari Kota Bogor (dok. KM)
Pengacara dari Law Office MT & Partner yang menjadi kuasa hukum bagi 72 Kepsek SDN Kota Bogor dalm kasus korupsi Dana BOS yang diungkap oleh Kejari Kota Bogor (dok. KM)

BOGOR (KM) – Informasi akan adanya aksi demo serta urunan sebesar Rp3 juta per kepala sekolah semua SDN se-Kota Bogor untuk membiayai jasa pengacara untuk mendampingi mereka dalam kasus hukum seputar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kejari Kota Bogor dibantah oleh pengacara itu sendiri.

Sebelumnya, menurut kabar yang didapat KM, biaya Rp3 juta per kepsek itu diprakarsai oleh seorang Kepala Seksi di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, yang diklaim sebagai bentuk solidaritas dan keprihatinan untuk membantu menyediakan jasa pengacara bagi kepsek SDN se Kota Bogor, serta adanya pengumpulan kepsek se-Kota Bogor untuk menggelar aksi unjuk rasa terkait kasus dana BOS yang sudah menjerat 7 tersangka, 6 di antaranya dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor.

Kuasa Hukum Law Office MT & Partner M. Thowaf bersama Arafat Nasullah, yang mendampingi Kepsek SDN se-Kota Bogor menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sudah dipercaya untuk mendampingi sebagai kuasa hukum dari sekitar 72 Kepsek SDN di Kota Bogor. “Ini berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak sedikitpun memaksakan untuk menjadi pendamping hukum,” ungkap Thowaf kepada awak media, Kamis 30/7.

“Ya semua ini tidak sedikitpun memaksa, kepada para Kepsek untuk memberikan kuasa kepada kami. Tapi memberikan kebebasan jika memang ada upaya lain terkait permasalahan hukum tersebut,” tambah Thowaf.

Thowaf juga mengatakan, pengumpulan para Kepsek beberapa waktu lalu merupakan “upaya penjelasan aspek-aspek hukum bagi Kepsek, dengan menguaknya kasus korupsi dana BOS.”

Advertisement

“Ya berkumpul itu bukan dalam rangka aksi demo, hanya penjelasan aspek hukum saja, sehingga ada beberapa kesepakatan dari Kepsek yang hingga sekarang sudah 72 Kepsek untuk didampingi oleh kami,” ujar Thowaf.

Lebih lanjut Thowaf mengatakan, terkait dana Rp3 juta memang “harga kesepakatan” dari Kepsek yang didampingi pihaknya sebagai kuasa hukum untuk berupaya mengembalikan kerugian negara dari kasus dana BOS tersebut.

“Itu ada bentuk biaya jasa profesional kami, yang sudah diatur juga dalam undang-undang, selaku kuasa hukum mendampingi para Kepsek untuk mengembalikan kerugian negara. Jadi tidak ada paksaan ke semua Kepsek, hanya yang sepakat menunjuk kami, sebagai pendamping hukum. Ya kalau dengan paksaan mungkin semua dari 211 SDN sudah menguasakan kepada kami,” jelas Thowaf.

Adapun upaya pendampingan ini, lanjut Thowaf, menunjukkan itikad baik para Kepsek untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh para aktor korupsi dana BOS, yang sekarang ini sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejari Kota Bogor.

“Ya sadar tidak sadar, kerugian negara dari pemakaian dana BOS tersebut hingga mencapai Rp17.2 miliar. Maka ini menjadi itikad baik Kepsek untuk mengembalikan kerugian negara, yang sudah menguasakan pendampingan hukum kepada kami,” katanya.

“Nilai anggaran penggunaan dana BOS juga, setiap Kepsek yang merincinya sendiri, berapa SDN sudah menggunakannya saat itu, dan nanti akan dikembalikan kepada Kejaksaan,” pungkas Thowaf.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*