DKPP Kota Bogor: “Belum Ada Pengaduan Soal Kualitas Beras Bantuan”

Penyaluran beras bantuan di Kota Bogor (dok. KM)
Penyaluran beras bantuan di Kota Bogor (dok. KM)

BOGOR (KM) – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, Anas S. Rasmana kembali menegaskan bahwa pihaknya “siap menjemput dan menukar” beras bantuan yang telah diterima warga apabila kualitasnya kurang bagus. Namun, hingga saat ini belum ada pengaduan resmi.

“Kalau ada beras yang tidak layak silahkan komplain ke kita. Silahkan penerima bawa berasnya, bisa melalui kelurahan atau langsung. Bahkan kita siap menjemput dan menggantinya melalui Perum Bulog. Sampai saat ini masih kita buka,” ungkap Anas, Selasa 28/7.

Anas menjelaskan, dasar penyediaan cadangan beras pemerintah tersebut berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, bahwa pengadaan beras dilakukan dengan Perum Bulog.

Selain itu, ada Pergub Nomor 37/2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah di pasal 9 Bab Penyediaan bahwa penyediaan beras dilakukan oleh Perum Bulog. Keputusan Direksi Bulog no KD-411/DK000/02/2020 tentang harga jual beras medium untuk Lembaga/Pemerintah ditetapkan sebesar Rp10.543 per kilogram.

“Jadi, semua berasnya harus dari Perum Bulog langsung. Harga juga sudah diatur, sama seperti di kota lain, seperti Cianjur Bogor, Jakarta,” jelas Anas.

Pihaknya tahun ini menganggarkan penyediaan cadangan beras pemerintah sebesar Rp140 juta untuk sekitar 14.000 kilogram beras. Pendistribusian dimulai sejak 19 Mei sampai dengan awal Juni. Selain itu, ada 8.000 kilogram lebih beras cadangan pemerintah tahun lalu di Perum Bulog yang juga sudah disalurkan.

Advertisement

“Semuanya sudah habis diserap masyarakat,” tuturnya.

Anas menyampaikan, cadangan beras pemerintah ini hanya bantalan saja yang tahun ini dipergunakan RW Siaga Corona untuk dapur umum dan perorangan yang tidak mendapatkan bantuan.

“Kalau sebelum pandemi covid-19 kita salurkan ke tempat bencana dan warga yang membutuhkan,” katanya.

Hingga saat ini beras cadangan pemerintah tersebut belum dibayarkan oleh pihaknya. Sebab, masih menunggu aduan warga jika memang ada yang tidak layak konsumsi.

“Sengaja kami belum bayarkan ke Bulog, mau meng-clearkan ini dulu. Apakah memang ada yang kurang bagus atau tidak ada. Saya minta kalau mau komplain bawa berasnya. Kalau banyak kita uji lab,” tegas Anas.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan dan Distribusi pada DKPP Kota Bogor, Soni Gumilar mengatakan, beras cadangan pemerintah ini telah disebarkan ke 796 RW se Kota Bogor.

“Setiap RW dialokasikan 9 pak atau sebanyak 27 kilogram beras,” katanya.

Jumlah keseluruhan yang sudah didistribusikan tahun ini sebanyak 22.183 kilogram yang berasal dari beras cadangan pemerintah tahun ini dan cadangan tahun lalu.

“Tahun ini digunakan untuk dapur umum dan juga bagi warga yang belum mendapatkan bantuan,” jelas Soni.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*