Pemdes Tanjung Aur Bunga Mas Hanya Realisasikan BLT DD Bagi 2 KK, Kantor Desa Digeruduk Massa

Aksi kerumunan emak-emak saat di Kantor Desa Tanjung Aur, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, Selasa 2/6/2020 (dok. KM)
Aksi kerumunan emak-emak saat di Kantor Desa Tanjung Aur, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, Selasa 2/6/2020 (dok. KM)

BENGKULU SELATAN (KM) – Puluhan warga mendatangi Kantor Desa Tanjung Aur, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, lantaran diduga Pemdes tidak bersikap transparan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) covid-19 dari Dana Desa (DD), Selasa 2/6.

Menurut Kepala Desa Tanjung Aur, Suherman, setelah Musyawarah Desa Khusus beberapa waktu yang lalu, pihak Pemdes memutuskan hanya ada 3 penerima yang layak bagi BLT DD yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak covid-19, namun salah satu darinya mengundurkan diri.

“Kami sudah melaksanakan Musdesus dihadiri oleh seluruh Anggota BPD, Perangkat Desa, relawan serta perwakilan warga dan kami sudah memutuskan berdasarkan aturan Permendes dan Permenkeu ada 3 warga masyarakat yang berhak mendapatkan, namun 1 warga mengundurkan diri,” kata Kades.

Ia pun juga mengakui bahwa sekitar Rp150 juta dari DD yang bisa dialokasikan sebagai BLT untuk masyarakat, di luar masyarakat yang sudah mendapatkan Bansos PKH dan BNT ada sekitar 120 kk lagi. “Namun menurut keputusan Musdesus beberapa waktu yang lalu ditentukan sebanyak 3 KK yang menerima,” katanya.

Warga yang sebagian besarnya dari kalangan ibu itu pun kemudian berbondong-bondong mendatangi kantor desa dan menuntut agar pembagian BLT tepat sasaran dan sesuai dengan masyarakat yang betul-betul membutuhkan.

“Kita semua terdampak, dan belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah baik Bansos, PKH maupun BNT,” ujar salah seorang emak-emak yang mendatangi balai desa.

Advertisement

Kepada media KM, Eko, salah seorang perwakilan warga yang ikut menyambangi kantor desa tersebut mengatakan bahwa Data Penerima BLT DD tersebut “hanya akal-akalan pihak pemerintah desa saja”.

“Contohnya cuma 3 KK yang menjadi keputusan Musdessus, dan 1 yang mengundurkan diri, dari kisaran 150 juta dana DD yang bisa digunakan sebagai anggaran penanganan covid-19 hanya direalisasikan sebagai BLT DD sebanyak 2 orang yaitu sebesar 3,6 juta saja, sedangkan sisa dana yang lain dikemanakan?” ujarnya.

Menindak lanjuti hal tersebut, salah satu warga juga mengatakan akan melaporkan Kades ke pihak yang terkait, dan meminta pihak pemerintah desa merevisi kembali hasil Musdessus yang sudah ada karena dinilai tidak memenuhi asas transparansi kepada masyarakat.

“Harusnya pihak Pemdes mengklasifikasikan masyarakat yang sudah menerima Bansos, PKH dan BNT dan memberikan pengumuman tertulis di balai desa siapa-siapa yang sudah dapat atau belum. Kemudian dari hasil klasifikasi tersebut dihitung berapa banyak KK/warga yang belum menerima bantuan dari pemerintah dan membawa data nama-nama tersebut ke Musdessus untuk di bahas bersama masyarakat,” harap salah seorang perwakilan masyarakat.

Menurut pantauan media KM di lapangan tadi sore 2/6, di tengah kerumunan warga sempat hadir Kepala Desa Tanjung Aur memberikan penjelasan kepada masyarakat namun tidak dihiraukan oleh warga. Akhirnya, Kades berjanji akan menyelesaikan tuntutan tersebut secepatnya.

Reporter: Tajar
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*