KUPAS KOLOM: Pendapatan KBN Anjlok, Kok Gubernur Anies Diam Saja?

anies baswedan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan [stock]

Oleh Uchok Sky Khadafi, Direktur Center for Budget Analysis

PT. Kawasan Berikat Nusantara atau yang lebih dikenal dengan sebutan PT. KBN, saat ini dipimpin oleh Sattar Taba.

Saat ini, PT. KBN dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Saham pemerintah pusat di KBN sebesar 73.15 persen atau senilai Rp266.2 miliar, dan pemerintah daerah provinsi DKI menguasai saham sebesar 26.86 persen, atau senilai Rp97.5 miliar.

Kinerja PT. KBN di bawah pimpinan Sattar Taba benar-benar jelek. Hal ini bisa dilihat dari pendapatan perusahaan dari jasa properti industri yang pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp82 miliar. Dimana pendapatan PT. KBN pada tahun 2018 sampai sebesar Rp473.41 miliar, sedangkan pada tahun 2017 bisa sampai sebesar Rp555.44 miliar.

Dan dampak dari penurunan pendapatan KBN ini adalah penurunan laba perusahaan sebesar Rp87.12 miliar. Dimana laba perusahaan pada tahun 2017 bisa mencapai sebesar Rp397.86 miliar, dan pada tahun 2018, hanya sebesar Rp310.43 miliar

Dampak penurunan pendapatan juga berimbas kepada pendapatan dividen buat pemegang saham, dimana pertumbuhan dividen untuk pemerintah pusat untuk tahun 2016 ke 2017 sebetulnya mengalami penurunan sebesar Rp2,3 miliar. Dimana Dividen pada tahun 2017 pertumbuhan hanya sebesar Rp9,5 miliar, dan pada tahun 2016, dividen bisa mencapai 11,5 miliar.

Begitu juga dividen untuk provinsi DKI Jakarta dari tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar Rp870 juta. Dimana pada tahun 2016 bisa mencapai sebesar Rp4,3 miliar, dan pada tahun 2017 hanya bisa sebesar Rp3,.5 miliar.

Advertisement

Yang lebih prihatin lagi dari buruknya pengelola KBN ini adalah meningkatnya utang perusahaan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Bila dilihat dari catatan keuangan tentang utang bank jangka pendek, pada tahun 2017 hanya sebesar Rp18.5 miliar, dan pada tahun 2018 sudah mencapai sebesar Rp70.5 miliar. Artinya utang bank jangka pendek dari tahun 2017 ke 2018 naik sebesar Rp52 miliar.

Selain utang bank, peningkatan utang perusahaan juga ada di peningkatan utang usaha. Dimana pada tahun 2017 utang usaha hanya sebesar Rp33.4 miliar, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar Rp38.5 miliar. Ini artinya, dari tahun 2017 ke tahun 2018 utang usaha meningkat sebesar Rp5.1 miliar.

Jadi dari penjelasan diatas, bisa dibilang bahwa PT. KBN bisa dianggap menuju kebangkrutan karena pendapatan menurun tapi utang perusahaan terus menerus mengalami kenaikan.

Maka untuk itu, kami dari CBA (Center for Budget Analysis) meminta Gubernur Anies Baswedan untuk segera melakukan evaluasi atas kinerja Dirut PT. KBN Sattar Taba. Kalau perlu, lebih baik dipecat saja daripada perusahaannya menuju bangkrut.

Begitu juga meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera melakukan pergantian komisaris dan dirut PT. KBN Sattar Taba karena kinerja sangat buruk, dan merugikan keuangan perusahaan.

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*