ICW Minta KPK Usut Keterlibatan Pihak Lain yang Sembunyikan Nurhadi

Mantan Sekretaris MA Nurhadi saat memasuki gedung KPK, Selasa 2/6/2020 (Muhamad Ali/Jawa Pos)
Mantan Sekretaris MA Nurhadi saat memasuki gedung KPK, Selasa 2/6/2020 (Muhamad Ali/Jawa Pos)

JAKARTA (KM)Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut keterlibatan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dalam perkara lain. Sebab, penetapan Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono sebagai tersangka suap dan gratifikasi merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 2016 yang melibatkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution dan mantan Presiden Komisaris PT Lippo Group, Eddy Sindoro.

Dalam perkara yang melibatkan Eddy Sindoro tersebut, Nurhadi diduga memiliki peranan penting. Hal itu pun sempat terungkap dalam dakwaan Eddy Sindoro terkait kasus suap penundaan proses pelaksanaan aanmaning terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana dan permintaan untuk menerima pendaftaran peninjauan kembali PT Across Asia Limited (AAL).

Dalam dakwaan Eddy Sindoro, nama Nurhadi sempat muncul karena komunikasi yang dilakukan dengan Edy Nasution. Saat itu Nurhadi meminta agar berkas perkara PT Across Asia Limited segera dikirim ke Mahkamah Agung.

Sementara dalam persidangan Doddy Aryanto Supeno, sebagai terdakwa penyuap Panitera Pengadilan Jakarta Pusat, nama Nurhadi kembali disebut. Nurhadi disebut memiliki peran cukup sentral dalam pengurusan perkara yang melibatkan bekas petinggi Lippo, Eddy Sindoro.

“Pada Januari tahun 2019 lalu dalam persidangan dengan terdakwa Eddy Sindoro, staf legal PT Artha Pratama Anugrah, Wresti Kristian, mengatakan bahwa mantan Presiden Komisaris PT Lippo Group itu sempat memintanya untuk membuat memo yang ditujukan kepada Nurhadi. Adapun memo ini terkait dengan perkara hukum sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Eddy Sindoro,” kata Kurnia saat duhubungi Wartawan kupasmerdeka.com, Selasa sore 2/6.

Advertisement

Selain itu, lembaga antirasuah juga sempat melakukan penggeledahan di rumah Nurhadi pada April 2016 lalu. Dalam kegiatan itu KPK menemukan uang senilai Rp1,7 miliar dan beberapa dokumen perkara. “Tentu hal ini relevan untuk digali kembali untuk mencari dugaan keterlibatan Nurhadi,” ujar Kurnia.

Kurnia memandang, KPK harus harus mengenakan Obstruction of Justice [menghalangi penyidikan] bagi pihak-pihak yang membantu pelarian Nurhadi. Sebab, Nurhadi dan Rezky Herbiyono buron selama hampir lima bulan sejak Februari 2020.

ICW menduga ada orang-orang yang membantu pelarian Nurhadi dan menantunya selama hampir empat bulan. ICW meminta agar lembaga antirasuah mengusut orang-orang yang membantu pelarian Nurhadi Cs tersebut.

“Tentu hal ini dapat digali lebih lanjut oleh KPK dengan menyoal kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang membantu pelarian atau persembunyian keduanya. Mustahil jika dikatakan pelarian ini tanpa adanya bantuan dari pihak lain,” tukas Kurnia.

Sebelumnya, KPK menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiono pada Senin (1/6) malam. Keduanya diamankan di wilayah Jakarta Selatan.

Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Reporter: HSMY
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*