Pemko Tanjungbalai Belum Bayar Bulog untuk Bansos Covid-19, OPD Saling Lempar Bola

Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Tanjungbalai, Walman Riadi, saat ditemui di kantornya pada Selasa 5/5/2020 (dok. KM)
Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Tanjungbalai, Walman Riadi, saat ditemui di kantornya pada Selasa 5/5/2020 (dok. KM)

TANJUNGBALAI (KM) – Menyikapi pembayaran belanja langsung logistik untuk bantuan sosial yang disalurkan Pemerintah Kota Tanjungbalai terhadap masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 sebanyak 35.254 KK, OPD Pemkot Tanjungbalai saling lempar bola.

Setelah dilakukan konfirmasi kepada beberapa pihak, di antaranya Kepala Dinas Sosial, Sekdakot, dan Kepala Dinas Kominfo Tanjungbalai, KupasMerdeka.com mendapat jawaban yang berbeda-beda.

Menurut Kepala Dinas Sosial, M. Idris, saat ditemui di kantornya Rabu 29/4 lalu, sampai saat ini dirinya belum menerima surat tugas dari Wali Kota Tanjungbalai selaku Ketua Tim Gugus Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kota Tanjungbalai.

“Kalau ditanya siapa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belanja logistik bantuan pandemi yang sudah disalurkan, saya belum menerima surat tugas sampai saat ini, dan saat ini saya masih terus mempelajari aturan-aturan yang ada tentang mekanisme pengelolaan bantuan sosial covid-19 ini,” kata M. Idris.

Sementara itu, Sekdako Tanjungbalai, Yusmada Siahaan saat ditemui di kantornya Rabu 29/4 lalu mengatakan bahwa seluruh pengelolaan bansos covid-19 adalah tugas Dinas Sosial Tanjungbalai, sehingga KPA dan PPTK nya semua di Dinas Sosial Tanjungbalai, namun untuk lebih rinci, Yusmada menyarankan untuk mempertanyakan kepada Juru Bicara Tim Gugus Percepatan Penanganan covid-19 Tanjungbalai.

Advertisement

Juru bicara Tim Gugus Percepatan Penanganan covid-19 yang juga Kepala Dinas Kominfo Tanjungbalai, Walman Riadi saat ditemui di kantor nya, Selasa 5/5 mengaku tidak mengetahui tentang mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan bantuan sosial yang disalurkan Dinas Sosial terhadap masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19 sebanyak 35.254 KK tersebut.

Namun menurut penilaiannya, bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran tentunya Dinas Sosial Tanjungbalai, karena yang melakukan surat menyurat terhadap penyedia barang adalah Dinas Sosial Tanjungbalai.

“Kalau masalah prosedur dan mekanisme pengeloaan uangnya, saya kurang tahu, karena bukan kewenangan saya, tapi kalau menurut saya, Dinas Sosial lah yang menjadi Pengguna Anggaran, sebab mereka yang menyurati Bulog untuk menanyakan harga barang,” kata Walman.

Ketika ditanyakan soal pembayaran terhadap pihak penyedia barang, karena penyaluran bantuan sudah selesai, Walman mengatakan belum mengetahui kapan Pemko Tanjungbalai akan melakukan pembayaran kepada Perum Bulog Asahan.

“Belum tau kita kapan dibayarkan sama Bulog, tapi yang jelas biaya itu diambil dari Anggaran Jaringan Pengaman Sosial yang disiapkan Pemko Tanjungbalai di dalam menangani Pandemi covid-19,” pungkas Walman.

Reporter: RBB
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*