Pembuatan KTP Dipersulit, Keluarga Kakek Yahya Hidup 6 Tahun di Gubuk Reot Tanpa Bantuan Pemkab Bogor

Gubuk tempat tinggal keluarga kakek Yahya (70_, warga Desa Karehkel, Leuwiliang, Kabupaten bogor (dok. KM)
Gubuk tempat tinggal keluarga kakek Yahya (70_, warga Desa Karehkel, Leuwiliang, Kabupaten Bogor (dok. KM)

BOGOR (KM) – Dalam kondisi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bogor saat ini, ada janji-janji bantuan pemerintah Provinsi dan daerah Kabupaten Bogor yang akan disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi covid -19.

Namun mirisnya seorang warga Kampung Parung Singa RT 04 RW 07 Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Yahya (70), yang sudah 6 tahun hidup di sebuah gubuk reot belum sama sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Menurut Ketua RT 04 RW 07 Arjuna Samba mengatakan bahwa kakek Yahya tidak mendapatkan program bantuan penanggulangan dampak akibat covid-19 dikarenakan terkendala mengenai masalah KTP.

“Ya pak Yahya ini baru memiliki KTP di Desa ini, kurang lebih satu bulan,” ungkap Arjuna kepada awak media, Kamis 7/5.

Sementara putri tunggal dari Yahya, Koyah mengatakan bahwa keluarganya tinggal di Desa Karehkel ini sudah “6 tahun lebih.”.

“Sebelumnya kita pernah mengajukan pembuatan KTP kepada RT dan RW setempat, namun disuruh datang ke Kantor Desa. Lalu ketika kami datang ke Kantor Desa, kami di suruh datang ke Cibinong, selalu seperti itu,” beber Koyah.

Advertisement

Menyikapi hal tersebut, aktivis Bogor Ali Taufan Vinaya menyayangkan.

“Terkait warga dengan kondisi seperti itu, ini kemana Kepala Desa, Camat, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dinas Sosial Kabupaten Bogor?” tanya Ali.

” Masalah KTP itu adalah hak-hak dasar dari setiap warga negara, dan negara harus hadir dalam memenuhi semua kebutuhan rakyat, baik KTP maupun program yang lainnya. Jangan jadikan alasan dan pembenaran, karena tidak memiliki KTP lantas tidak mendapatkan program,” tegas Ali.

“Ya hak dasarnya di penuhi, baru program bantuan sosialnya. Bupati harus tegas dan mengambil sikap terkait kejadian ini, evaluasi semua kinerja jajaran di bawahnya,” pungkas Ali.

Mendengar kabar tersebut dari KM, Pemda Bogor langsung menerjunkan tim Gerak Cepat (Gercep) pada Kamis 7/5 sore.

Tim Gercep juga memberikan bantuan sementara dari Bupati Bogor Ade Yasin berupa uang sebesar Rp1,5 juta dan beras 15 kg.

Reporter: Efri
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*