Dampak Covid-19, Pembangunan Fisik di Pasbar Hampir Semuanya Ditunda

Rapat Koordinasi DPRD Pasaman Barat yang mengundang Bupati dan OPD setempat pada Senin 4/5/2020 (dok. KM)
Rapat Koordinasi DPRD Pasaman Barat yang mengundang Bupati dan OPD setempat pada Senin 4/5/2020 (dok. KM)

PASAMAN BARAT, SUMBAR (KM) – Dampak Covid – 19 di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), apalagi dengan telah diberlakukannya di wilayah Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Pasbar, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bukan hanya membuat masyarakat menjadi bingung, tetapi para wakil rakyat yang ada di Gedung Mahoni Padang Tujuh Pasbar pun ikut pusing.

Pasalnya, akhir-akhir ini beredar gonjang-ganjing tentang belum turunnya bantuan sembako dampak covid-19, sementara masyarakat mendengar beberapa informasi melalui berita di beberapa media bahwa sebagian kabupaten/kota telah menerima bantuan tersebut.

Mendapat kenyataan dan informasi bagalau tersebut akhirnya membuat DPRD Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan Rapat Koordinasi yang mengundang Kepala Daerah dan OPD setempat dengan agenda membahas percepatan penanganan covid-19 di Simpang Empat, Senin 4/5 lalu.

Rapat Koordinasi yang dihadiri selain oleh Ketua DPRD Pasbar, Parizal Hafni, Wakil Ketua Dalyus dan Hendra Yama serta seluruh Ketua Komisi dan Fraksi juga dihadiri Bupati Pasbar Yulianto, Sekda Pasbar Yudesri dan seluruh OPD terkait, kecuali Kadis Kominfo.

Rapat yang berlangsung di ruangan sidang Komisi DPRD Pasbar tersebut berlangsung aman dan terkendali, namun saat salah seorang wakil Ketua DPRD, Hendra Yama menanyakan Hak dan Kewajiban Insan Pers dalam situasi ini, Kadis Kominfo yang bertanggung jawab tidak dapat memberikan keterangan lantaran tidak hadir.

Rakor yang dibuka oleh Parizal Hafni, akhirnya berlangsung sengit. Ketua Komisi III DPRD Pasbar Baharuddin R. meminta ketegasan dan kepastian dari Pemkab Pasbar terkait kegiatan pembangunan fisik di Pasbar kedepannya sedangkan dana tersedot untuk Covod-19. “Kalau benar adanya, dengan demikian berarti benar bahwa untuk tahun 2020 pembangunan fisik di Pasbar ditiadakan,” kata Baharuddin.

“Kita perlu kepastian apakah memang tidak ada kegiatan fisik ke depannya. Kami ingin mendengarkan kepastian ini,” tegasnya.

“Jika memang tidak ada lagi pembangunan fisik, maka tolong Pemkab Pasbar menjelaskan secara transparan dan rinci untuk apa saja anggaran yang digunakan untuk penanganan covid-19 […] tolong perjelas kemana anggaran yang digeser atau direfocusing digunakan,” tegas Niniak.

Ia juga meminta agar Pemkab Pasaman Barat, khususnya Dinas Sosial, benar-benar mendata keluarga yang membutuhkan. “Bila perlu sampai ke tingkat jorong hingga tidak ada lagi keluarga yang tertinggal untuk mendapatkan atau memperoleh bantuan terdampak COVID-19 ini,” ujarnya.

Advertisement

“Jika data ini tidak jelas, kita khawatir saat realisasinya nanti akan semrawut dan akan banyak masyarakat tidak mendapat bantuan. Makanya gunakan jaringan perangkat yang ada sampai ke tingkat jorong,” jelas Bahar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasaman Barat, Teguh Suprianto membenarkan bahwa ke depannya pembangunan fisik tidak ada lagi selain pembangunan Masjid Agung yang sudah tender dan pembangunan RSUD yang multi-year.

“Anggaran kita banyak dipotong pemerintah pusat untuk penanganan covid-19. Sementara anggaran yang ada juga harus kita anggarkan untuk covid-19,” terangnya.

Dikatakannya lagi bahwa untuk refocusing anggaran masih dalam proses penyusunan.

Menurutnya,sebelumnya juga telah ada Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

“Inpres tertanggal 20 Maret 2020 tersebut menegaskan seluruh kegiatan pembangunan fisik harus ditunda pelaksanaannya,” terangnya

Disebutkan Teguh lagi bahwa untuk pendapatan daerah yang Rp 1,2 triliun lebih kini berkurang menjadi Rp 1,096 triliun atau anggaran pendapatan berkurang sekitar Rp 185,8 miliar.

“Anggaran inilah yang diambil dari kegiatan rencana fisik yang ada. Sehinga anggaran fisik ke depannya tidak ada lagi termasuk pokok pikiran (pokir) DPRD,” ujarnya.

Diterangkan Teguh, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang awalnya Rp 142, 9 miliar saat ini tinggal Rp 85,4 miliar. Bahkan dana perimbangan yang awalnya Rp 956 miliar lebih saat ini berkurang menjadi Rp 828 miliar lebih.

Belanja langsung yang awalnya Rp 650 miliar lebih dan saat ini Rp 449 miliar lebih.

Kemudian Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat dipotong Rp 66,2 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) dipotong Rp 67,1 miliar tinggal untuk anggaran bidang kesehatan dan pendidikan sekitar Rp 80 miliar dan ditambah non fisik seperti sertifikasi guru, tunjangan, KB dan lainnya sekitar Rp 193 miliar.

Menanggapi hal tersebut beberapa anggota dewan terlihat memang kurang puas lantaran mengaku tak dilibatkan dalam penetapan anggaran-anggaran ini.

Walaupun demikian DPRD rencananya akan membahas hal tersebut nanti pada bulan Agustus saat di pembahasan perubahan anggaran.

Reporter: Zoelnasti
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*