Legislator Minta Pemerintah Lebih Perhatikan Nasib Koperasi di saat Pandemi

Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PDI Perjuangan, Atty Somaddikarya bersama anggota Koperasi KSU Karya Mandiri (dok. KM)
Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PDI Perjuangan, Atty Somaddikarya bersama anggota Koperasi KSU Karya Mandiri (dok. KM)

BOGOR (KM) – Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PDI Perjuangan, Atty Somaddikarya mengharapkan pemerintah di semua tingkatan, baik Pemkot Bogor, Pemprov Jawa Barat maupun pemerintah pusat memberi perhatian kepada koperasi yang sudah berkiprah dan membantu program pemerintah.

Atty mendesak pemerintah agar tidak cuek dan jangan membiarkan koperasi-koperasi mati suri tanpa diberikan solusi di tengah pandemi covid-19 ini.

“Pandemi covid-19 berdampak pada semua koperasi, baik koperasi syariah maupun koperasi konvesional. Diperkirakan, penarikan tabungan nasabah bisa tembus 70-80%. Namun tidak ada yang peduli atas mati dan hidupnya koperasi, khususnya di Kota Bogor,” ujar Atty dalam pernyataan pers yang diterima KM siang ini 27/5.

Lebih lanjut Atty menyampaikan, bagi koperasi yang tidak memiliki cadangan finasial memadai, maka akan terjadi gagal bayar. “Jika yang kuat fondasinya, maka koperasi itu bisa melewati garis aman di masa pandemik ini, tanpa harus merumahkan karyawannya,” tegas Atty.

“Tapi sampai kapan bisa bertahan jika PSBB selalu di perpanjang?”

Di sisi lain, Atty pun merasa bersyukur koperasi yang dipimpinnya, KSU Karya Mandiri tetap bertahan karena pengalaman yang sudah cukup matang selama 25 tahun.

“Jam terbang dengan sayap yang kuat menjadikan koperasi memenuhi kebutuhan anggota dan bisa melayani anggota yang puluhan ribu jumlahnya, dan didominasi kaum perempuan di kota dan kabupaten Bogor,” ungkap Atty yang merupakan Ketua KSU Karya Mandiri ini.

Advertisement

“Sudah dipastikan pinjaman mandek, anggota tidak bisa membayar kewajibannya karena memang keadaan, bukan karena karakternya, karena
tidak bisa bekerja dan berjualan seperti biasanya sehingga tidak ada penghasilan yang masuk dalam program pinjaman,” katanya.

“Selama situasi PSBB di Kota Bogor pengurus KSU Karya Mandiri yang berbasis RT/RW memberikan kebijakan kepada anggota, jika ada bayar kewajiban, jika tidak ada bisa menundanya sampai situasi stabil. Karena kebijakan tersebut kewajiban anggota hanya mampu 10 hingga 20%, sisi lain penarikan tabungan lebih besar karena untuk keperluan beli beras. KSU Marya Mandiri tetap mengutamakan pelayanan yang maksimal,” jelas Atty.

“Demi menjaga kepercayaan anggta saya sebagai Ketua KSU Karya Mandiri berusaha maksimal dan alhamdulillah tanpa adanya bantuan dan kepedulian Pemerintah terhadap keberadaan Koperasi kami,” tegasnya.

“Bagi anggota koperasi yang saat ini tidak ada penghasilan, kami sangat maklum dan mengerti, atas keterlambatan untuk kewajibannya membayar dan kami juga mengerti karena belum bisa untuk menabung yang ada tabungannya di tarik untuk kebetuhan sehari-hari,” pungkasnya.

Reporter: Efri
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*