KPK Dalami Dugaan Kejanggalan Pada Program Kartu Prakerja

Ketua KPK Firli Bahuri di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu 29/4/2020 (dok. Antara/Sigid Kurniawan/aww)
Ketua KPK Firli Bahuri di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu 29/4/2020 (dok. Antara/Sigid Kurniawan/aww)

JAKARTA (KM) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan bahwa pihaknya sedang mendalami dugaan kejanggalan pada program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah di tengah pandemi covid-19.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Tim Pengawas Penanganan Covid-19 DPR, Rabu 20/5.

“KPK juga saat ini sedang mendalami terkait dengan program Kartu Prakerja yang di bawah koordinasi Menteri Perekonomian. Ini juga yang sedang kami kerjakan,” kata Firli.

Program Kartu Prakerja sempat disinggung dalam rapat Komisi III DPR bersama KPK pada 29 April lalu. Saat itu, sejumlah anggota Komisi III menyebut ada kejanggalan dalam program Kartu Prakerja yang diinisiasi pemerintah dan meminta KPK untuk mendalaminya.

Namun, Firli tak menyebutkan secara terperinci sejauh mana pendalaman yang tengah dilakukan KPK terhadap Kartu Prakerja.

Di saat bersamaan, Firli melaporkan KPK telah menugaskan sejumlah personelnya di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu, KPK juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.

“Kami juga selalu koordinasi dengan Kementerian Sosial, kami juga sudah melakukan kegiatan dengan Menteri Kesehatan,” ucapnya.

Berikutnya, ia menyatakan KPK menaruh “perhatian besar” pada penggunaan anggaran pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan covid-19. Firli mengingatkan agar jangan sampai ada persekongkolan korupsi anggaran penanganan Covid-19.

“Dalam rangka penggunaan anggaran tidak ada persengkokolan untuk melakukan kolusi yang akhirnya terjadi korupsi,” kata Firli.

Advertisement

Firli mengingatkan agar jangan sampai ada persekongkolan korupsi anggaran penanganan covid-19.

“Dalam rangka penggunaan anggaran tidak ada persengkokolan untuk melakukan kolusi yang akhirnya terjadi korupsi,” kata Firli.

Dia menuturkan KPK tidak melakukan penuntutan perdata atau pidana jika kebijakan yang diputuskan “berdasarkan itikad baik” sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Namun, Firli mengatakan KPK memiliki sejumlah indikator penyelewengan dan penyimpangan pelaksanaan kebijakan yang dapat dikenakan sanksi hukum.

Selain persekongkolan, Firli menyebutkan “menerima atau memperoleh kickback.” Kemudian, ada unsur penyuapan, gratifikasi, dan benturan kepentingan.

“Kami titip kepada rekan-rekan pimpinan dan pimpinan komisi, seluruh anggota dewan lakukan pengawasan dan ingatkan apabila ada daerah daerah yang rawan yang mungkin saja kemungkinan akan terjadi korupsi,” imbuhnya.

Dalam rapat, dia pun kembali mengingatkan soal tuntutan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa krisis atau bencana nasional.

Firli menyebutkan hal itu diatur dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Mengingatkan saja sebagaimana disebutkan undang-undang 31 tahun 1999 juncto undang-undang 20 tahun 2001 Pasal 2 Ayat 2 disebutkan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam masa bencana ancaman hukumannya adalah pidana mati,” kata Firli.

Reporter: HSMY
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*