Dinsos Kota Bogor Akui Kesulitan Tentukan Parameter Miskin Baru Non DTKS untuk Penerima Bansos Covid-19

Audiensi GERPAMMA dengan Kepala Dinas Sosial Kota bogor pada Jumat 8/5/2020 (dok. KM)
Audiensi GERPAMMA dengan Kepala Dinas Sosial Kota bogor pada Jumat 8/5/2020 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Bantuan-bantuan sosial bagi masyarakat Kota Bogor yang terkena dampak pandemi covid-19 disebar berdasarkan data yang dikumpulkan oleh pemerintah, dimana ada dua data yaitu Data Terpadu Kesenjangan Sosial (DTKS) dan Non DTKS. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor Anggraeny Iswara.

“Sebelumnya kita harus sama dalam membaca data kemiskinan masyarakat Kota Bogor, agar tidak salah persepsi dalam permasalahan bansos ini,” ungkap Anggraeny saat audensi dengan kelompok aktivis “Gerakan Perjuangan Masyarakat dan Mahasiswa” (GERPAMMA), Jumat 8/5.

“DTKS merupakan data kemiskinan yang sudah memiliki parameter jelas, dan masuk ke dalam sistem, yang sistemnya ada di Kementerian Sosial (Kemensos). Memang ini berawal dari kami [Dinsos] yang diusulkan, dan diinterval di Kemensos, kita hanya diberikan hasilnya, dimana ada 71.111 KK miskin di Kota Bogor pada Januari 2020 yang harus dibantu,” terang Anggraeny.

“Jadi bantuan DTKS itu bukan saja tanggung jawab daerah/Kota, tapi menjadi tanggung jawab pusat dan provinsi. Sebelum masalah covid-19, pemerintah pusat sudah memberikan bantuan rutin, yaitu APBN PKH dan APBN Sembako. Begitu saat masalah covid-19, ada perluasan bantuan, jadi data KK DTKS itu bantuan bersumber dari APBN pusat, seperti PKH, sembako dan APBN Kemensos BLT, serta ada juga perluasan bantuan, ditambah dengan bantuan dari APBD Provinsi,” tambah Anggraeny.

“Sementara untuk Non DTKS merupakan KK miskin terdampak covid-19 atau disebut miskin baru (misbar), namun ini sangat tidak jelas bagaimana parameternya. Inilah yang menjadi gejolak di lapangan. Jadi kamipun Dinsos masih meraba seperti apa parameternya,” kata Anggraeny.

Advertisement

Masih kata Anggareini, Non DTKS ini ada bantuan yang bersumber dari pusat, Kemensos, APBD provinsi dan APBD Kota Bogor. Sementara untuk pendataan Non DTKS pihaknya meminta pihak wilayah yang lebih memahami, dari tingkat RT, RW hingga Kelurahan. “Dan kami lebih dalam proses pendataan yang diberikan dari wilayah tersebut,” ujar Anggraeny.

Lebih lanjut Anggeraini mengatakan, untuk 3 sumber bantuan Non DTKS, baru bantuan APBD Kota Bogor saja yang sudah mulai disalurkan, sedangkan dari APBN pusat belum turun dan APBD Provinsi sudah ada penempatan untuk siapa saja para penerimanya,” jelas Anggraeny.

Di tempat yang sama Kabid Sosial GERPAMMA Didik Ponidi mengatakan, pihaknya berharap carut marut data penerima bansos di Kota Bogor dapat segera diperbaiki dan terealisasi kepada penerima haknya.

“Ya dengan banyaknya data yang salah, tentunya kami berharap Dinsos Kota Bogor bisa berkoordinasi dan mendorong baik Provinsi maupun pusat, agar data penerima sesuai dengan yang ada dan valid sesuai kelayakan penerima,” ungkap pria yang akrab disapa Bang Didi usai audensi itu.

Didi juga mengatakan, peran serta Dinsos Kota Bogor “sangat penting” untuk memfilter dan memberikan data bagi penerima baik itu DTKS maupun Non DTKS.

“Jadi kami harap Dinsos harus bekerja serius dan maksimal, nasib hidup dan perut masyarakat yang membutuhkan ada pada keseriusan Dinsos Kota Bogor,” tutup Didi.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*