Tanggapi Keresahan Warga Soal Bantuan, Pemkot Depok Masih Tunggu Arahan dan Kuota Provinsi dan Pusat

Wali Kota Depok Saat Jumpa Pers Penanganan Wabah Covid-19 (dok. Diskominfo Depok)
Wali Kota Depok Saat Jumpa Pers Penanganan Wabah Covid-19 (dok. Diskominfo Depok)

DEPOK (KM) – Kota Depok adalah yang pertama mendapat sorotan usai 3 warganya dinyatakan positif terpapar covid-19 dan hingga kini dampaknya sudah semakin meluas dengan peningkatan jumlah orang yang terpapar covid-19.

Kota Depok bersama Bekasi dan Bogor kini telah ditetapkan sebagai wilayah yang diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), menyusul DKI Jakarta yang sudah terlebih dahulu menyandang status PSBB tersebut.

Menghadapi situasi pandemik global ini, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait insentif yang digelontorkan bagi warga negara yang terdampak ekonominya akibat pembatasan-pembatasan aktivitas yang ditetapkan pemerintah.

Sayangnya, insentif yang diumumkan di berbagai media massa dan televisi belum banyak diketahui oleh masyarakat, khususnya terkait besaran bantuan dan bagaimana cara memperoleh bantuan tersebut yang masih simpang siur dan membuat warga mulai resah karena pemenuhan kebutuhan pokoknya mulai dirasa sulit.

“Sampai saat ini belum ada bantuan yang diterima warga seperti yang diumumin bapak Presiden dan bapak Gubernur di TV,” ujar warga Cilodong, Kota Depok, yang menolak disebutkan namanya kemarin 11/4.

Wali Kota Depok, M. Idris dalam keterangan persnya pada Kamis 9/4 lalu menyatakan bahwa dari hasil pendataan yang ada, hanya sekitar 71 ribu KK dari jumlah total 2,4 juta jiwa penduduk Kota Depok yang akan menerima bansos tersebut baik dari pemerintah pusat, Provinsi Jabar dan APBD Kota Depok.

Advertisement

“Masyarakat yang bakal menerima bantuan tersebut adalah warga yang telah didata dan didaftar pihak Kampung Siaga Covid-19 tingkat RW yang dipantau langsung camat setempat. Mereka yang menerima Bansos adalah warga miskin yang terdampak tanggap darurat covid-19 dan diserahkannya secara door to door atau dari pintu ke pintu secara langsung oleh petugas di tingkat RT,” jelas Idris.

Terkait berapa nilai dan bagaimana mekanisme bantuan tersebut, Asisten Pemerintahan Kota Depok, Sri Utomo, hanya mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

“Iya pak, kita juga menunggu arahan dari Provinsi,” jawab Sri Utomo saat dikonfirmasi pagi ini 12/4.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Usman Heliana mengatakan jika Pemkot Depok masih menunggu kuota dari provinsi dan pusat.

“Data yang masuk ke Dinsos sedang terus diverifikasi karena banyak yang NIK nya tidak valid dan dobel usulan. Kami dengan Disdukcapil dan Diskominfo terus melakukan pemadanan data,” ungkap Usman kepada KM.

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*