PMII Banten Tuding Pemprov Tidak Transparan dalam Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19

Ketua Umum PKC PMII Banten Ahmad Solahudin (dok. KM)
Ketua Umum PKC PMII Banten Ahmad Solahudin (dok. KM)

SERANG (KM) – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Banten meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten transparan dalam realisasi anggaran penanganan virus corona atau covid-19. Ketua Umum PKC PMII Banten Ahmad Solahudin menegaskan bahwa Pemprov Banten harus merealisasikan anggaran penanganan virus corona secara transparan dan tepat sasaran dari anggaran berapapun yang dikucurkan.

“Dalam penganggaran untuk penanganan wabah corona, sejauh ini secara pengelolaan tidak ada transparasi dari Pemerintah Provinsi Banten, padahal prinsip penggunaan anggaran itu harus transparan dan akuntabel, jangan sampai dalam realisasinya tidak melibatkan semua unsur,” ucapnya.

Pemprov Banten telah melakukan pergeseran anggaran murni dan anggaran perubahan untuk dialihkan pada pembiayaan penanganan covid-19 sebesar triliunan rupiah.

“Dari jumlah trilliunan rupiah yang dianggarkan untuk pencegahan wabah corona harus dikelola dengan baik, masyarakat juga harus ikut dilibatkan agar tujuan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 betul-betul tercapai,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah Pemprov Banten juga diminta agar tepat sasaran dalam merealisasikan anggaran penanganan covid-19, agar masyarakat betul-betul merasakan.

“Selain meningkatkan fasilitas medis, tenaga medis dan APD yang kami nilai tidak maksimal, masyarakat juga harus betul-betul merasakan keberadaan pemerintah dalam pencegahan pandemi ini melalui peningkatan sosialisasi dengan melibatkan berbagai masyarakat, menyediakan bantuan bagi masyarakat terdampak jangan sampai tidak tepat sasaran,” tambahnya.

Advertisement

Akibat dari wabah virus corona, pemerintah menghimbau melakukan social distancing, physical distancing hingga penetapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Hal ini berdampak langsung terhadap pendapatan ekonomi masyarakat, terkhusus bagi para pekerja harian semisal ojek, supir taksi, angkutan umum, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Pemerintah harus mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dari pembatasan sosial ini, misalnya menyiapkan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat Banten yang terdampak. Selain itu pemerintah juga harus mengantisipasi potensi PHK berskala besar mengingat terbatasnya aktivitas ekspor-impor juga keterbatasan stok bahan baku di industri yang ada di Banten,” pungkasnya.

Dalam hal peran aktif sebagai mahasiswa, Ahmad Solahuddin mengatakan PMII telah melakukan sosialisasi dan pemahaman terhadap masyarakat dari adanya wabah corona di seluruh wilayah Provinsi Banten melalui anggota dan kader secara mandiri, tanpa skema dari Pemerintah.

Reporter: Marsono
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*