HIPMI: “RUU Cipta Kerja Sangat Fair, Justru Untungkan Pekerja”

Ketua Bidang Perindustrian dan BUMN HIPMI Bali Agung Bagus Praktisa Linggih (dok. KM)
Ketua Bidang Perindustrian dan BUMN HIPMI Bali Agung Bagus Praktisa Linggih (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi pembahasan yang sangat penting selama beberapa bulan ini. Pro dan kontra pun berdatangan dari semua kalangan.

Ketua Bidang Perindustrian dan BUMN Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih mengatakan bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yang sebelumnya disebut RUU Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka, justru malah menguntungkan posisi para pekerja.

“Ya beberapa contoh pasal yang menguntungkan adalah, pertama, pasal 61A. Itu justru baik untuk kaum buruh dengan kondisi ekonomi sekarang yang cenderung outsource/sharing economy,” ujar Agung dalam rilis pers yang diterima KM Sabtu 4/4.

“Karena yang Undang-undang sebelumnya, para pekerja kontrak tidak dapat kompensasi. Tetapi dalam RUU Cipta Lapangan Kerja ini membuat para pekerja dapat kompensasi setelah 1 tahun kerja,” ungkap Agung.

“Kedua adalah pasal 151 ayat 1, bahwa setiap proses PHK itu didasarkan pada kesepakatan pengusaha dan buruh, pada Pasal 153 diatur pembatasan alasan PHK jika tidak terjadi kesepakatan. Jadi perusahaan tidak bisa dengan semena-mena PHK pegawainya,” terang Agung.

Masih kata Agung, yang ketiga, pasal 89 dan 90 di UU 13 tahun 2003 memang dihapus, tapi Pasal 89 itu dipindah ke pasal baru, yaitu pasal 88 c dan d.

“Perlu diketahui bahwa ketentuan upah kabupaten selama ini memang sudah ditentukan dari SK Gubernur. Bukan dari SK Bupati/Wali Kota. Bupati dan wali kota itu hanya memberikan rekomendasi,” kata Agung.

Advertisement

Menurut Agung, dilihat di PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan pasal 47, untuk pasal 90, dipindahkan ke pasal 88 F ayat 2. “Jadi terkait protes bahwa UMK bukan berdasarkan kabupaten/kota tapi berdasarkan dari provinsi, ya dari dulu memang provinsi yang menentukan berdasarkan SK Gubernur, jadi tidak semata-mata digabungkan menjadi satu UMK,” ujar Agung.

Lebih lanjut Agung mengatakan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja tersebut “sangat fair” dan tidak merugikan pekerja buruh.

“Jadi sebenarnya cukup fair, pasal-pasal yang dihapus, kembali diatur dan diubah pada pasal yang baru. Penurunan upah minimum juga sebenarnya tidak usah dikhawatirkan, karena kalau dikaji lebih dalam, RUU Cipta Lapangan Kerja hanya perubahan tata-kata,” tutup Agung.

Sebelumnya, dilaporkan oleh beberapa kanal media bahwa RUU Cipta Kerja menjadi kontroversi lantaran dinilai berpihak kepada investor dan merugikan masyarakat. Dilansir oleh Kompas bulan Maret lalu, Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura mengatakan bahwa omnibus law RUU Cipta Kerja “hanya menitikberatkan pada kepentingan ekonomi” dan “tidak ada pertimbangan keadilan dan kesejahteraan sosial” dalam rancangan undang-undang tersebut.

Reporter: ddy
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*