Gugatan Warga Dikabulkan, PTUN Bandung Mentahkan SK Lurah Harjamukti Soal Pembubaran Kepengurusan RT10 RW03

Pengurus RT10/03 Didampingi Tim Kuasa Hukum Saat Hadir di PTUN Bandung (dok. KM)
Pengurus RT10/03 Didampingi Tim Kuasa Hukum Saat Hadir di PTUN Bandung (dok. KM)

DEPOK (KM) – Polemik pembubaran sepihak oleh Lurah Harjamukti atas kepengurusan RT.10 RW.03 Kelurahan Harjamukti, Kota Depok sudah menemukan titik terang. Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung telah memutus perkara dengan memenangkan pihak pengurus RT 10 selaku Penggugat.

Dalam Keterangan Pers yang diterima KM kemarin 14/4, pihak Penggugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Amar Putusan bernomor 124/G/2019/PTUN-BDG tertanggal 8 April 2020, Majelis Hakim yang memerintahkan Tergugat yakni Lurah Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, untuk mencabut surat keputusan Lurah Harjamukti nomor 149/30/kpts/9 tahun 2019 tentang pembatalan kepengurusan RT10 RW 03 yang telah berdiri sejak tahun 2010.

Atas keputusan tersebut, pihak pengadilan memberikan waktu 14 hari kepada pihak tergugat untuk menerima putusan pengadilan atau menolaknya dengan mengajukan banding.

Sudrajat, Ketua RT10 dalam siaran persnya atas nama warga menyampaikan apresiasi kepada Majelis Hakim PTUN yang sudah memutus perkara “dengan bijaksana” sehingga kebenaran bisa ditegakkan dalam situasi maupun kondisi apapun tanpa tekanan atau kepentingan lain.

“Kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada kuasa hukum kami Bapak Melvin Hutagaol dari kantor pengacara Melvin Hutagaol and Partner yang sudah memperjuangkan hak kami sebagai warga RT 10 untuk mendapatkan hak kami sebagai warga untuk tinggal dengan nyaman dan aman di lingkungan kami di RT10 RW03 di Kota Depok ini,” lanjutnya.

“Kami mengharapkan aparat pemerintahan Kota Depok, khususnya Bapak Lurah Harjamukti, bisa menerima keputusan ini demi perbaikan kinerja di institusinya dan jangan dianggap ini sebagai kekalahan. Keputusan PTUN ini diharapkan bisa diterima juga oleh Pemkot Depok untuk melakukan langkah korektif dan perbaikan di jajaran aparat pemerintahannya guna menciptakan pemerintahan Kota Depok yang baik , bersih, dan berwibawa,” ujar Sudrajat.

“Kami sebagai pengurus ingin segera bisa kembali melayani warga kami sebagaimana mestinya dalam urusan kependudukan ataupun urusan warga lainnya di pemerintahan Kota Depok, karena sejak status RT10 dinonaktifkan pada September 2019, warga kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan di Kelurahan Harjamukti,” jelasnya.

Advertisement

Kasus tersebut bermula ketika Lurah Harjamukti, Iwan, dianggap mengeluarkan keputusan sepihak untuk membubarkan RT010 RW03, yang berada di Kompleks Pertamina IPTN, yang sudah terbentuk selama 9 tahun tanpa mendengar pendapat warga, dan memindahkan seluruh warga penggugat ke RT03 RW04, yang berada di luar kompleks tersebut.

Warga menganggap keputusan Lurah Harjamukti telah menabrak dan melanggar aturan hukum Peraturan Daerah Kota Depok nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan RT, RW dan LPM.

“Kami melihat keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat dalam hal ini objek sengketa sangat mengada-ngada, tidak mempunyai dasar hukum, cacat substansi, tidak ada sosialisasi, tidak cermat, merampas hak warga penggugat,” tutur Melvin, kuasa hukum dari warga

Melvin menambahkan, pembubaran RT10 RW03 membuat warga di wilayah tersebut menjadi kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan.

Selain masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang sudah diputus perkaranya, perkara ini juga masuk dalam proses Pengadilan Negri (PN) Depok. Karena ada unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas dikeluarkannya SK lurah tersebut yang menyebabkan kerugian material dan immaterial yang dialami warga selama pemberlakuan SK lurah Harjamukti tersebut kepada warga RT10 RW03.

“Memang untuk mencari kebenaran dan keadilan kami lalui dengan proses dan perjuangan yang panjang dan melelahkan dalam proses hukum ini dari segi waktu dan biaya. Tapi kami tetap semangat dan sabar apalagi kami bersyukur sudah ada keputusan dari PTUN Bandung yang menambah semangat perjuangan kami dalam proses hukum selanjutnya untuk mendapat hak kami kembali yang telah terampas atas terbitnya SK lurah tersebut,” pungkas Ketua RT10.

Reporter: Sudrajat
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*