Aktivis Minta Pemprov Papua, MRP dan DPRP Turun Tangan Minta Pembebasan Tapol Rasisme di Rutan Balikpapan

Aktivis Papua Anton Gobai (dok. KM)
Aktivis Papua Anton Gobai (dok. KM)

TIMIKA (KM) – Bantuan penanggulangan penyebaran virus corona mengalir kemana-mana, namun, tujuh tahanan politik rasisme di Kalimantan Timur masih menanti perhatian dari pemerintah Provinsi Papua.

“Mereka masih membutuhkan suara anda pemerintah Provinsi Papua, DPRP dan MRP. Ganasnya covid-19 ini sangat jago. Pelurunya mematikan, membuat semua orang berdiam di rumah masing-masing karena takut, demikian 5.665 para koruptor [sic] dibebaskan tanpa syarat,” kata aktivis Papua Anton Gobai saat ditemui wartawan Kupas Merdeka Kamis 9/4.

“Mereka yang tahanan rasisme ini seperti yatim piatu, mereka seperti janda jalan, sampai sekarang belum dibebaskan. Sebenarnya mereka pejuang kami, mereka pembela hak bangsa Melanesia berkulit hitam,” jelasnya.

Advertisement

“Bantuan di musim ini mengalir dari manapun dan kemanapun kecuali tahanan rasisme kami, di negara Indonesia sangat murah hukumnya. Para koruptor dibebaskan sedangkan para aktivis pro rakyat masih ditahan, maka hukum Indonesia sangat murah harganya dan hukum yang berlaku hanya hukum mafia di negara ini,” ketusnya.

“Sekali lagi, pihak berwenang Papua mohon bebaskan mereka, ini covid-19 ganasnya tidak membedakan ras, agama dan golongan,” tegas Anton.

Menurut aktivis itu, mereka tidak membutuhkan bantuan bahan makanan dan lainnya, namun “sangat membutuhkan” suara pemerintah untuk dibebaskan dari rutan Balikpapan untuk mencegah penyebaran covid-19.

Reporter: Ernest
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*