Pelantikan 11 Kepala Kampung di Mimika Diduga Melanggar Hukum, Berpotensi Picu Konflik Mematikan

TIMIKA (KM) – Tokoh intelektual Timika, Detinus Magai, menuding bahwa pelantikan 11 kepala kampung di Mimika yang dikukuhkan oleh Bupati Eltinus Omalen pada 24/2 lalu melanggar kode etik.

“Saya perwakilan sebagai intelektual dari 7 suku yang mendiami di Kabupaten Mimika yakni Suku Damal, Amungme, Mee, Moni, Nduga, Dani, dan Kamoro, menilai bahwa Bupati Kabupaten Mimika menjadi pemicu konflik,” ujar Detinus kepada KM kemarin 10/3.

“Akibat pelantikan yang dilakukan tanpa memperhatikan usulan kepala distrik sesuai hasil pemilihan di tingkat kampung, kemungkinan besar akan terjadi konflik antara kubu kepala kampung terpilih dan kepala kampung yang dilantik walaupun tidak terpilih dan keluarga Bupati,” tambah Detinus.

Dijelaskan, mengantisipasi terjadinya konflik, pihaknya memohon kepada Gubernur Provinsi Papua agar bisa bisa mengintruksikan kepada Bupati Timika untuk memperbaiki kesalahan dalam pelantikan yang melanggar hukum.

“Beliau melanggar UU No 6 Tentang Desa dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan masih banyak regulasi yang jadi amanat dalam pemilihan Kepala Desa yang dilanggar oleh Bupati Kabupaten Mimika,” paparnya.

Salah satu dari 11 kampung itu adalah Kampung Olaroa. Kata dia, pada waktu pencalonan ada 8 calon. “Dan saya saksi dari calon nomor urut 01, Thomas Kum yang menang pada pemilihan kepala kampung dengan memperoleh 122 suara dan ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai kepala kampung terpilih, namun pada saat pelantikan yang dilantik Sdr. Mesak Uamang yang tidak masuk calon sama sekali, kok dilantik?” bebernya.

“Kami melihat ada potensi konflik sehingga kepada DPRP, MRP, dan Gubernur Papua untuk memanggil Bupati Mimika serta memberikan masukan untuk meninjau kembali agar tidak terjadi masalah di antara masyarakat,” lanjutnya.

“Timika sangat potensial dengan konflik horizontal sebab konflik ini biasa dilakukan dan itu mengorbankan nyawa. Banyak anak akan putus sekolah, pengaruh negatif akan berkembang di lingkungan masyarakat serta stablitas pemerintahan tidak berjalan baik.”

“Hal ini merupakan kenyataan yang selama ini saya amati. Kalau belum ada kesimpulan sampai terjadi konflik, pemicu konflik adalah Bupati Mimika,” tutupnya.

Reporter: Ernest
Editor: HJA