Kuatirkan Dampak terhadap Kehidupan Warga, GP Ansor Pamijahan Tolak Rencana Drilling Star Energy

GP Ansor Pamijahan gelar konferensi Pers penolakan drilling PT SE, Jumat 20/3 (dok. KM)
GP Ansor Pamijahan gelar konferensi Pers penolakan drilling PT SE, Jumat 20/3 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Rencana kegiatan pengeboran oleh PT. Star Energy Geothermal Salak pertengahan Maret ini di Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor diwarnai aksi penolakan dari sejumlah elemen masyarakat dan organisasi kepemudaan. Kali ini, penolakan itu datang dari GP Ansor PAC Pamijahan, yang disampaikan dalam konferensi pers Jumat 20/3.

Pihak Ansor PAC Pamijahan menyatakan “tegas menolak” kegiatan pengeboran tersebut di wilayah Pamijahan.

Kelompok itu meminta perusahaan raksasa tersebut menjelaskan kegiatan dan tujuan pengeboran yang akan dilakukan, jangan sampai banyak pihak yang dirugikan, terutama masyarakat banyak.

Khususnya dampak terhadap keasrian alam kawasan.

“Masyarakat banyak bertani dan mengandalkan pengairan. Jika geothermal beroperasi, kami disini akan kekeringan,” kata Ma’ruf Pribowo, ketua Ansor PAC Pamijahan

Dia meminta, pemerintah mempertimbangkan dampak terhadap warga sebelum menyetujui pembangunan itu.

“Pembukaan lahan, pembukaan akses jalan, dan pendirian kamp-kamp untuk pengeboran panas bumi di lokasi tersebut akan berpengaruh terhadap ketersediaan sumber mata air dan ekosistem hutan,” katanya.

Pihaknya juga mengkhawatirkan “kehilangan flora darat” dan perubahan tata guna lahan yang semula pertanian jadi tidak bisa lagi, perubahan bentang alam karena perbukitan akan didatarkan.

“Sepatutnya pemerintah daerah mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran masyarakat penerima dampak. Masyarakat harus diutamakan, didengar dan diberi informasi menyeluruh terhadap dampak lingkungan yang muncul dari penambangan dan bebas menentukan mengizinkan atau tidak mengizinkan proyek itu,” ujarnya.

Masyarakat, katanya, memiliki hak dan kesempatan sama serta seluas-luasnya berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Untuk itu, GP Ansor Pamijahan mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dengan mengkaji ulang proyek ini,” pungkasnya.

Reporter: Dian Pribadi
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*